Operasi Pengendalian Karhutla Dinyatakan Selesai
PEMADAMAN: Proses pemadaman Karhutla di Desa Gambut Jaya, KAbupaten Muarojambi beberapa waktu lalu.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent
JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, operasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun ini dinyatakan telah usai, meski pemerintah tetap siaga untuk menanggulangi kebakaran pada sejumlah titik.
"Meski ada dua provinsi yang ketika gubernurnya membuat surat keputusan, memutuskan bahwa Siaga Karhutla baru berakhir pada bulan November, namun secara umum, sekali lagi, operasi pengendalian Karhutla secara resmi dapat kita katakan selesai," kata Menhut Raja Juli Antoni dalam Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada Senin (13/10).
Dua provinsi yang menyatakan kondisi Siaga Karhutla sampai dengan akhir November adalah Riau dan Sumatera Selatan. Terkait hal itu pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai penanggulangan lebih lanjut.
Menhut Raja Juli memastikan meski operasi penanggulangan Karhutla dinyatakan sudah usai, pemerintah tetap bersiaga di sejumlah lokasi, terutama lokasi selain yang menjadi wilayah prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
BACA JUGA:Bahan Pangan Lokal untuk MBG
BACA JUGA:Kasus Keracunan MBG Capai Angka 12 Ribu
Sejauh ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat Karhutla pada 2025 terjadi di lahan seluas 213.984 hektare, turun dibandingkan 376.805 hektare pada tahun 2024. Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang tercatat 2.611.411 hektare dan pada 2019 dengan luasan 1.649.258 hektare.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan penurunan luasan tahun ini memperlihatkan bahwa Karhutla sudah dapat dikendalikan.
Hal itu dapat terjadi, katanya, karena koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Satgas itu sendiri sudah dibubarkan dua pekan lalu.
"Dari BNPB pengerahan sumber daya tahun ini relatif lebih sedikit. Kami mengerahkan heli patroli tahun ini hanya 12, kemudian heli water bombing hanya 18. Dibandingkan tahun 2024-2023 itu di atas 40 heli water bombing dan heli patroli," jelas Suharyanto. (ANTARA)