Junedi: Satgas Jangan Buang Badan

JAMBI - Ratusan warga Aur Kenali, melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Jambi, bertepatan dengan pelaksanaan paripurna HUT Jambi ke 67, Sabtu 6 Januari 2024 lalu. Mereka menyuarakan penolakan pembangunan stockpile batu bara milik PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) , yang saat ini sedang mulai dibangun.

Para pengunjuk rasa meminta pemerintah, agar pembangunan stockpile tersebut tidak dilanjutkan. Sebab, menurut warga, stockpile batu bara tersebut akan berdampak negatif pada kesehatan.

BACA JUGA:Anak Tersangka Angkat Bicara, Lansia 70 Tahun Dipolisikan

BACA JUGA:Mantan Karyawan Bawa Kabur Motor, Diamankan Satreskrim Polres Tanjab Timur

Namun, para pengunjuk rasa harus kecewa, karena tidak ada satupun dari pejabat pemerintah maupun anggota DPRD Provinsi Jambi yang menemui mereka. Mereka menyebut, akan kembali melakukan aksi pada Senin 8 Januari 2024.

"Kami akan kembali Senin besok," kata Towaf Ali, koordinator aksi.

Sebelumnya ada 26 RT di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi, serta Mendalo Kabupaten Muarojambi yang menolak pembangunan stockpile ini. Dia menyebutkan, kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk, sehingga menimbulkan potensi gangguan kesehatan ketika stockpile dibangun dan beroperasi.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris ketika dikonfirmasi mengenai penolakan tersebut menyatakan, izin bukan diberikan oleh Pemprov Jambi, melainkan dari pusat. Disamping itu, lahan merupakan milik PT SAS.

"Selain iu, belum ada bukti apa-apa mengenai gangguan kesehatan dan segala macam, ini saya kira hanya ketakutan masyarakat saja. Belum dicoba," katanya.

Dia menyebutkan, silahkan masyarakat membuat laporan, jika ingin diproses ke pengadilan. Dia juga menghimbau masyarakat, untuk melihat secara utuh potensi investasi yang akan dimulai ini. Segala sesuatu, didebutkan Al Haris pasti ada jalan keluarnya.

"Mari kita lihat secara utuh investasi ini. Kita belum coba, bagaimana angkutannya nanti," tandasnya.

Sementara, anggota DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun menyinggung soal sikap Pemkot Jambi dalam hal penanganan polemik warga dengan PT Sinar Anugerah Sukses (SAS).

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Jambi ini menyebutkan, ada sikap yang berbeda dari Satgas Penanganan Polemik PT SAS yang dibentuk beberapa waktu lalu.

Junedi Singarimbun menegaskan bahwa, pada periode Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, sangat jelas ada penolakan terkait rencana pembangunan stockpile batu bara milik PT SAS tersebut.

“Kita minta, (Satgas, red) tetap pada pendirian seperti dahulu,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar, Satgas tersebut tidak ikut pula plin plan terhadap penolakan kala itu.

“Inikan sudah dibentuk pemerintahan sebelumnya. Jangan buang badan dong, harus tegas,” pungkasnya.

Ya, para pengusaha batu bara didorong agar mempercepat penyelesaian jalan khusus angkutan batu bara di Jambi.

Tak terkecuali PT SAS, yang juga merencanakan pembangunan stockpile batu bara di kawasan Kelurahan Aurkenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Junedi Singarimbun kembali bersuara, menolak rencana pembangunan stockpile milik PT SAS tersebut.

Dia menjelaskan, Pemkot Jambi saat ini telah memiliki aturan yang mesti ditegakkan dengan tegas, menyangkut permasalahan PT SAS yang masih bergulir.

“Pemerintah (Pemkot Jambi, red) harus tegas. Jangan plin plan dong,” cetusnya, kemarin.

Kota Jambi menurut Junedi Singarimbun adalah daerah otonom. Meskipun dijabat Pj Wali Kota Jambi, tetap Pemkot Jambi harus tegas.

“Kita tidak mau, bahwa masyarakat menganggap Pj ini, Pemkot Jambi ini plin plan. Sekali lagi harus tegas,” jelasnya.

Ketegasan ini perlu diambil, mengingat akan ada dampak-dampak lingkungan yang terjadi, jika memang stockpile PT SAS tersebut nantinya terwujud.

“Terhadap Intek PDAM khususnya. Nanti masalah baku air tentu akan jadi masalah. Silakan cari tempat lain saja,” tegasnya.

Disinggung soal bahwa, dengan adanya penolakan ini menghambat investasi di Jambi, khususnya Kota Jambi, Junedi mengaku tak setuju.

“Investasi seperti apa? Saya mau tanya? Kecuali, dia membuat bangunan banyak, mal atau lainnya silakan akan ada banyak yang terserap nantinya,” sebutnya.

“Soal itu (menghambat investasi,red) tidak setuju. Kita tetap keberatan dengan rencana itu, tetap menolak,” pungkasnya. (enn/zen/ira)