Upaya Pengendalian Banjir Dikebut, Kejar Target Pembebasan Lahan di November Nanti

Reporter: Fitriyani |

Editor: Rizal Zebua |

Selasa , 28 Oct 2025 - 18:07

Wali Kota Jambi, Maulana saat beberapa waktu lalu, menjelaskan permasalahan banjir di Kota Jambi.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

Saat ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi tengah melakukan penyelarasan data hasil pengukuran lahan.

Kepala BPN Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali, menyebut ada perbedaan hasil identifikasi antara data awal Balai Wilayah Sungai (BWS) dan temuan tim di lapangan.

“Data awal BWS mencatat luas lahan 9,1 hektare, sementara hasil pengukuran tim kami menunjukkan 8,9 hektare. Jadi ada selisih sekitar 0,2 hektare yang perlu dikonfirmasi,” jelas Ridho.

Selain perbedaan luas, BPN juga menemukan pengurangan jumlah bidang tanah terdampak dari semula 51 bidang menjadi 46 bidang setelah proses inventarisasi.

“Kami minta instansi terkait melakukan revisi data terlebih dahulu sebelum daftar nominatif diumumkan secara resmi selama 14 hari,” ujarnya.

Ridho menambahkan, masih terdapat satu bidang tanah yang belum bisa diproses karena kendala administratif antarahli waris.

Meski demikian, BPN menilai secara umum proses pengadaan lahan berjalan kondusif.

Proyek revitalisasi drainase utama ini akan menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir terpadu yang menghubungkan kawasan pusat kota dengan daerah aliran Sungai Batanghari. (mg02/zen)

upaya pengendalian banjir dikebut, kejar target pembebasan lahan di november nanti                            jambi – pemerintah kota jambi mempercepat langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda sejumlah wilayah.
melalui keputusan wali kota jambi nomor 1001 tahun 2025, wali kota jambi,  maulana pun, membentuk tim percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan dan revitalisasi drainase utama (loan jica).
tim ini bertugas menuntaskan proses pembebasan lahan yang menjadi syarat dimulainya proyek pengendalian banjir terbesar, di kota jambi.
proyek tersebut merupakan bagian dari kerja sama pendanaan japan international cooperation agency (jica) dengan dukungan anggaran bersama.
baca juga:hutan jambi terus menyusut, ruang hidup masyarakat kian terdesak
baca juga:purbaya siapkan sanksi berat, untuk importir pakaian bekas
yakni, pemerintah pusat sebesar rp45 miliar, pemerintah provinsi jambi rp25 miliar, dan pemkot jambi rp5 miliar.
maulana menegaskan, pembentukan tim ini menjadi langkah strategis agar pembebasan lahan seluas 9,1 hektare dapat rampung sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni november 2025.
“dana dari pusat sudah siap. namun proyek baru bisa dimulai kalau pembebasan lahan tuntas. karena itu, kami bentuk tim ini agar prosesnya bisa dipercepat,” ujar maulana, selasa (28/10).
pembangunan drainase utama ini menjadi harapan besar bagi warga kota jambi.
menurut maulana, jika proyek rampung, sekitar 60 persen wilayah rawan banjir di kota tersebut diperkirakan tidak akan tergenang lagi.
“ini adalah momentum penting. kita ingin jambi terbebas dari genangan yang setiap musim hujan menimbulkan kerugian dan gangguan aktivitas masyarakat,” tegasnya.
pemerintah berharap masyarakat mendukung proses ini agar seluruh tahapan administratif dan sosial dapat selesai sesuai jadwal.
“kalau semua berjalan lancar, tahun depan pembangunan fisiknya bisa dimulai. kita ingin masyarakat jambi segera merasakan manfaatnya,” pungkas maulana.
saat ini, badan pertanahan nasional (bpn) kota jambi tengah melakukan penyelarasan data hasil pengukuran lahan.
kepala bpn kota jambi, ridho gunarsa ali, menyebut ada perbedaan hasil identifikasi antara data awal balai wilayah sungai (bws) dan temuan tim di lapangan.
“data awal bws mencatat luas lahan 9,1 hektare, sementara hasil pengukuran tim kami menunjukkan 8,9 hektare. jadi ada selisih sekitar 0,2 hektare yang perlu dikonfirmasi,” jelas ridho.
selain perbedaan luas, bpn juga menemukan pengurangan jumlah bidang tanah terdampak dari semula 51 bidang menjadi 46 bidang setelah proses inventarisasi.
“kami minta instansi terkait melakukan revisi data terlebih dahulu sebelum daftar nominatif diumumkan secara resmi selama 14 hari,” ujarnya.
ridho menambahkan, masih terdapat satu bidang tanah yang belum bisa diproses karena kendala administratif antarahli waris.
meski demikian, bpn menilai secara umum proses pengadaan lahan berjalan kondusif.
proyek revitalisasi drainase utama ini akan menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir terpadu yang menghubungkan kawasan pusat kota dengan daerah aliran sungai batanghari. (mg02/zen)