Tanggapan Dari Jokowi, Ganjar, Prabowo, dan Anies Soal Mahfud Md Mundur Dari Menko Polhukam

Dia menegaskan, bangsa Indonesia akan berjalan baik jika punya pimpinan dan calon pemimpin yang menjunjung etika.

Mereka harus menaati aturan main yang sudah ditetapkan. "Rakyat Indonesia sudah bisa menilai, mana pemimpin dan calon pemimpin yang punya etika dan menjunjung etika," terangnya.

Di sisi lain, Anies menyebut pemimpin yang menerapkan standar etika saat memimpin Indonesia akan melahirkan kebijakan yang baik. "Kalau pemimpin lahir dari pelanggaran etika, maka jangan berharap kebijakannya akan baik," kata dia.

Prabowo Subianto: itu hak politik Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi menanggapi pengunduran diri Mahfud MD.

Prabowo menilai, langkah tersebut sebagai hak politik dari cawapres tersebut. ”Itu hak politik,” kata Prabowo Subianto usai menjadi pembicara di Trimegah Political and Economic Outlook 2024 bertajuk ”The Urgency to Ignite Growth” di Jakarta, Rabu 31 Januari 2024.

Namun, Prabowo enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait pernyataan yang dia lontarkan. Terpisah, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo mengatakan undang-undang tidak mewajibkan capres dan cawapres yang masih menduduki jabatan publik untuk mundur.

Dia juga menegaskan Prabowo dan cawapres Gibran yang masih menjadi wali kota Surakarta tetap maju di Pilpres 2024. "Tidak (akan mengundurkan diri),” kata Dradjad, 31 Januari 2024.

Ganjar Pranowo: mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut Sementara itu capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengajak masyarakat menunggu keputusan Mahfud MD yang akan mengundurkan diri. 

"Sebentar lagi kita tunggu," kata Ganjar, 31 Januari 2024. Dia juga mengapresiasi keputusan Mahfud yang akan mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan politik.

Menurutnya, terdapat anggapan di masyarakat bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik semasa Pilpres 2024, misalnya saat membagi-bagikan bantuan sosial.

"Kalaulah keputusan akan diambil dalam beberapa jam kemudian, saya orang yang hormat sama beliau Pak Mahfud," lanjutnya.

Ganjar juga berharap supaya pejabat pemerintahan lain yang terlibat di Pilpres 2024 untuk mengundurkan diri mengikuti Mahfud. "Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut," tegas dia. (*)