Gibran Hadiri Silaturahmi Desa Bersatu di GBK
ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat Calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka hadiri silaturahmi Desa Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).--
Jakarta- Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu yang digelar beberapa asosiasi perangkat desa di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
Gibran tiba di lokasi acara pada Minggu sore pukul 15.24 dengan didampingi istrinya Selvi Ananda. Massa yang sudah memadati lokasi acara pun berebut untuk bersalaman dan berswafoto dengan Gibran.
Di lokasi sudah hadir beberapa tokoh, yakni Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan mantan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.
Ada juga jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yakni Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko, Dewan Pengarah TKN Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris TKN Nusron Wahid dan anggota TKN Andre Rosiade. Turut hadir Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Surta Wijaya.
BACA JUGA:Dahnil Sebut Prabowo Temukan Dugaan Korupsi
Pada kesempatan sama, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Annas mengatakan Silaturahmi Nasional Desa Bersatu adalah kegiatan rutin tahunan dan tahun ini dihadiri ribuan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa.
Annas mengatakan dirinya tidak hanya mengundang Gibran, namun juga capres Prabowo Subianto dan pasangan capres-cawapres lainnya untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa.
"Hari ini kita menghadirkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai tokoh muda inspiratif. Kita juga sebenarnya mengundang Bapak Prabowo. Kami juga sebenarnya berkomunikasi dengan seluruh capres," kata Annas di GBK, Minggu.
Annas berharap pertemuan dengan para capres-cawapres tersebut bisa mengakomodir aspirasi dari perangkat dan masyarakat desa.
BACA JUGA:Terungkap Dua Kali Kasus Tersengat Listrik
"Ada beberapa poin penting yang kami berharap bisa diakomodasi ke depan. pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua, dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," ujarnya. (ANTARA)