Menkeu: Belanja Bansos Capai Rp70,5 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun hingga 31 Mei 2024.

“Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu Rp62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.

Secara rinci, penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

BACA JUGA:3 Resep Sandwich Telur Cocok Untuk Bekal Sarapan ke Kantor

BACA JUGA:Simak! Jadwal dan Cara Daftar Beasiswa Unggulan 2024

Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.

Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.

Bansos melalui Kementerian Agama tercatat sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.

Sementara bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp100 miliar.

BACA JUGA:Angka Pernikahan di Indonesia Menurun, Begini Penjelasan BKKBN

BACA JUGA:Daftar HP yang Bakal Diblokir WhatsApp Tahun Ini, Apa Saja? Yuk Simak

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu. Nilai itu tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.