28 Peserta PPPK Digugurkan

MUARATEBO - Sebanyak 28 peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lulus, terpaksa harus digugurkan Pemkab Tebo dengan alasan adanya kecurangan.

Hal ini disampaikan langsung PJ Bupati Tebo Aspan. Dirinya mengatakan, ada sebanyak 28 tenaga kesehatan dan dan tenaga teknis yang dinyatakan lulus namun harus digugurkan, karena mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

BACA JUGA:Jalur Alternatif Ikut Macet, Pengendara Menggerutu

BACA JUGA:Ini Dia 5 Olahraga yang Meningkatkan Produktivitas

Setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran, ternyata peserta tersebut memang melakukan kecurangan.

Seperti surat keputusan (SK) masa bekerja sebagai tenaga kontrak, kurang dari 2 tahun. Namun dipalsukan menjadi 2 tahun. Serta tidak ada sertifikasi, namun dibuat ada sertifikasi.

“Teknis dan kesehatan ada 28 formasi yang tidak terisi. Ada yang karena sanggahan, ada yang tadinya masa kerjanya belum 2 tahun, namun dia merubah SK dijadikannya 2 tahun,” kata dia, belum lama ini.

“Ada juga yang tidak punya sertifikasi. Jadi kita rugi, 28 formasi tidak terisi gara-gara masalah seperti ini,” jelas Aspan.

Diakui Aspan, atas ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini, Kabupaten Tebo merasa dirugikan Karena mereka yang gugur tidak ada penggantinya.

Untuk itu, dirinya berharap untuk formasi tenaga pendidik, tidak ditemukan peserta curang, sehingga formasi yang dibutuhkan bisa terpenuhi secara penuh.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melaksanakan  kunjungan ke kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Jakarta, pada November lalu.

Dalam kunjungan itu, Pj Bupati Tebo, Aspan menjelaskan, di mana dari hasil tes PPPK di Kabupaten Tebo banyak nilai tertinggi mereka dari luar Kabupaten Tebo. Malah ada yang bukan berasal dari tenaga kontrak.

"Kalau ini kita akomodir, maka tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Tebo tidak akan berkurang, ini malah akan terus bertambah. Kita kasihan dengan mereka yang sudah mengabdi beberapa lama belum terakomodir," katanya.

Hal ini pun direspon positif oleh BKN dan akan dicarikan jalan keluarnya. Besar kemungkinan meski nilai tinggi yang berasal dari luar Kabupaten Tebo belum bisa diakomodir untuk saat ini.

"Ini mungkin langkah yang diambil di samping dari regulasi lain,” sambung Aspan.

"Yang jelas kita minta kepada BKN agar diutamakan tenaga-tenaga honorer dan putra dearah yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Tebo," jelasnya. (wan/zen)