Gugatan Poktan Desa Badang ke Pemkab Tanjab Barat Mulai Sidang Perdana di PTUN Jambi

JAMBI-INDEPENDENT - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jambi hari ini, Rabu 31 Januari 2024 menggelar sidang perdana atas gugatan Kelompok Tani (Poktan) Imam Hasan Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu dengan tergugat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dedi Ariyanto, Ketua Poktan Imam Hasan Desa Badang menungkapkan, bahwa sidang telah dimulai hari ini dengan agenda perdana dengan pengumpulan bahan dan data.

"Hari ini mulai sidang PTUN. Baru tahap pengumpulan data," kata Dedi Aryanto.

Dedi membeberkan, materi gugatan yang dilayangkan oleh pihaknya adalah minta dikeluarkan tanah adat ulayat Desa Badang seluas 2.963 hektar untuk tidak lagi dikelola dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Dasa Anugrah Sejati (PT DAS) serta tidak lagi dimasukkan dalam 9 (sembilan) Desa. 

BACA JUGA:Kondisi Mental adalah Penyebab dari kalahnya Ganda Campuran Rinov Rivaldy dan Pitha Haningtyas Mentari

BACA JUGA:Minta Batalkan HGU PT DAS, Ratusan Warga Desa Badang Aksi di Kantor Kantor BPN Tanjab Barat

Hal tersebut sabung Dedi, disebabkan Poktan Desa Badang tidak pernah menyampaikan data, dan ataupun bahan apapun kepada PT DAS terkait proses perpanjangan HGU nya yang di fasilitasi Pemkab Tanjab Barat.

"Maka hari ini gugatan kita SKCP yang telah diterbitkan oleh Pemkab Tanjab Barat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Anwar Sadat, agar dibatalkan," tegas Dedi. 

Kenapa dibatalkan? Dedi mengungkap, karena di dalam SK tersebut masih memuat 9 desa. Sementara Desa Badang tergabung dalam Kelompok Tani Imam Hasan tidak pernah menyampaikan data apapun kepada Dinas Perkebunan Tanjab Barat maupun pihak perusahaan PT DAS.

Lalu, kesepakatan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat sesuai dengan Permentan nomor 18 yang difasilutasi Pemkab Tanjab Barat juga dinilai jauh dari Standar dan kewajiban Perusahaa. 

BACA JUGA:Jadwalkan Hearing, DPRD Nilai Banyak Kejanggalan, Soal Penyelesaian Konflik PT DAS dengan Masyarakat

BACA JUGA:Ridwan : Soal HGU PT DAS, Saya Tidak Pernah Sampaikan ke Media, Tapi Diminta Tanggapan ke Masyarakat

Sidang perdana PTUN tersebut selain inventarisasi data penggugat dan tergugat juga mengagendakan verifikasi objek gugatan. Sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 7 Februari 2024. (muz)