Persoalan SDN 212 Harus Tuntas Sebelum Aktivitas Sekolah Dimulai

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Senin , 01 Jul 2024 - 19:25

BELAJAR: Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih saat meninjau siswa-siswi SDN 212 Kota Jambi, pasca direlokasi ke SDN 206 Kota Jambi.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent

JAMBI – Menyikapi persoalan SDN 212 Kota Jambi, yang tak kunjung usai, kemarin sore, Pemkot menggelar pertemuan penting, untuk membahas permasalahan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah, kepala badan Kesbangpol, Kepala BPKAD, Asisten 1, serta perwakilan Forkopimda Kota Jambi seperti Kajari, Wakil Kepala PN Jambi, Wakapolres, Wakil Ketua DPRD, dan unsur lainnya dari Pertamina dan Kementerian Keuangan.

Penjabat Walikota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan bahwa, pertemuan ini sudah direncanakan sejak minggu lalu. Namun baru dapat terlaksana Senin 1 Juli 2024.

Hal itu disebabkan, karena kesibukan berbagai pihak termasuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.

"Kenapa kita kumpul hari ini (kemarin,red) teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa Kota Jambi punya masalah terkait dengan SD 212 yang sudah ada putusan Mahkamah Agung-nya. Namun, sampai dengan hari ini belum bisa dieksekusi karena ada temuan-temuan baru," ujar Sri Purwaningsih, kemarin

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Jambi menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi putusan pengadilan dan membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan.

"Pemerintah Kota Jambi sudah siap anggarannya, sudah siap membayarkannya, namun harus dipastikan dulu bagaimana langkahnya," tambahnya.

Pertemuan ini juga dilakukan, mengingat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berjalan dan sekolah akan dimulai pada tanggal 15 Juli mendatang.

BACA JUGA:Bahas Pemindahan ASN ke IKN

"Saya tidak ingin anak-anak mengalami kesulitan saat mulai masuk sekolah. Maka dari itu, pertemuan ini memastikan supaya anak-anak bisa sekolah pada tanggal 15," tegasnya.

Selain itu, disepakati bahwa akan ada pertemuan lebih lanjut, dengan pihak keluarga penggugat untuk memastikan semua pihak sepakat dan masalah dapat segera diselesaikan.

persoalan sdn 212 harus tuntas sebelum aktivitas sekolah dimulai                            jambi – menyikapi persoalan sdn 212 kota jambi, yang tak kunjung usai, kemarin sore, pemkot menggelar pertemuan penting, untuk membahas permasalahan tersebut.
pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk sekretaris daerah, kepala badan kesbangpol, kepala bpkad, asisten 1, serta perwakilan forkopimda kota jambi seperti kajari, wakil kepala pn jambi, wakapolres, wakil ketua dprd, dan unsur lainnya dari pertamina dan kementerian keuangan.
penjabat walikota jambi, sri purwaningsih mengatakan bahwa, pertemuan ini sudah direncanakan sejak minggu lalu. namun baru dapat terlaksana senin 1 juli 2024.
hal itu disebabkan, karena kesibukan berbagai pihak termasuk pengadilan negeri dan kejaksaan negeri.
baca juga:inovasi pelayanan publik penting tingkatkan ekonomi-investasi
baca juga:minta kementerian dan lembaga lakukan pencadangan data
"kenapa kita kumpul hari ini (kemarin,red) teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa kota jambi punya masalah terkait dengan sd 212 yang sudah ada putusan mahkamah agung-nya. namun, sampai dengan hari ini belum bisa dieksekusi karena ada temuan-temuan baru," ujar sri purwaningsih, kemarin
dalam pertemuan tersebut, pemkot jambi menegaskan komitmennya untuk mengeksekusi putusan pengadilan dan membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan. 
"pemerintah kota jambi sudah siap anggarannya, sudah siap membayarkannya, namun harus dipastikan dulu bagaimana langkahnya," tambahnya.
pertemuan ini juga dilakukan, mengingat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) sudah berjalan dan sekolah akan dimulai pada tanggal 15 juli mendatang. 
baca juga:bahas pemindahan asn ke ikn
baca juga:sudah ada sejumlah formasi cpns untuk ikn
"saya tidak ingin anak-anak mengalami kesulitan saat mulai masuk sekolah. maka dari itu, pertemuan ini memastikan supaya anak-anak bisa sekolah pada tanggal 15," tegasnya.
selain itu, disepakati bahwa akan ada pertemuan lebih lanjut, dengan pihak keluarga penggugat untuk memastikan semua pihak sepakat dan masalah dapat segera diselesaikan.
"tujuannya sama, supaya tanggal 15 peserta didik sudah bisa bersekolah di sd 212. pemerintah kota jambi akan segera mengeksekusi memberikan kewajibannya membayarkan sejumlah uang, yang menjadi putusan pengadilan," tutupnya.
pertemuan ini menunjukkan komitmen pemkot jambi dalam menyelesaikan masalah dengan transparansi dan akuntabilitas, demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak kota jambi.
baca juga:jambi alami deflasi 0,13 persen, imbas turunnya harga beras dan daging ayam
baca juga:2 kg sabu diamankan, pemuda di sarolangun terancam hukuman mati
sebelumnya, polemik sengketa lahan pada sdn 212 kota jambi, turut mendapatkan sorotan dari ombudsman ri perwakilan jambi.
apalagi, pada penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025 ini, tak dapat dilakukan di sdn 212 kota jambi tersebut.
ini lantaran, hingga kini, gerbang sdn 212 kota jambi tersebut, masih disegel dengan pagar seng.
kepala ombudsman ri perwakilan jambi, saiful roswandi mengatakan, pihaknya meminta pemkot jambi dan terkait untuk serius menyelesaikan persoalan tersebut.
baca juga:minum bir
baca juga:kembali kirim asn ikuti scp
“harus serius menyelesaikan soal legal sdn 212, dalam waktu yang secepatnya. karena itu kewajiban pemerintah,” jelasnya.
menurut saiful, mendapatkan pendidikan yang layak itu, adalah hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memenuhinya.
“masa ngurus sengketa lahan sd, masih lamban juga,” cetusnya, kemarin.
“dan pihak ahli waris juga diminta bijaksana. soal anak didik mau belajar, kami pikir tidak perlu dihalangi dengan membuat palang seng,” harapnya.
baca juga:kota jambi raih ibangga award
baca juga:hesti haris: tp-pkk siap bantu pemerintah, menyiapkan generasi berkualitas dan berakhlak
yang jelas kata dia, ombudsman ri perwakilan jambi meminta agar, persoalan ini dapat selesaikan saja dengan baik dengan pihak pemkot jambi.
“kalau memang ada kendala dalam penyelesaiannya, boleh adukan ke ombudsman. dengan demikian, pendidikan tetap bisa berjalan, penyelesaian lahan juga berjalan untuk diselesaikan. itu baru bijaksana,” tandasnya.(zen)