SAH Tegaskan Stunting Terkait dengan Pendidikan dan Upah yang Layak, Analisis Selevel Menteri

JAMBI - Hari Buruh dan Pendidikan yang diperingati secara berurutan tanggal 1 dan 2 Mei 2024 kemarin, membuktikan kapasitas analisis seorang Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, analis yang berbicara dengan kedalaman selevel menteri kabinet.

Berbicara di Jakarta, Kamis (2/5), Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan dalam upaya membantu menuntaskan stunting di Indonesia, perlu ditingkatkan usaha - usaha membangun dunia pendidikan dan kesejahteraan kaum pekerja melalui peningkatan upah yang layak.

"Kita di Komisi IX DPR menyadari stunting berhubungan dengan kemampuan pendidikan tenaga kerja dan upah yang layak. Jika lalai, tanpa kita sadari kita telah menabung bom waktu yang berdampak bagi masa depan Indonesia," ungkap legislator yang dijuluki Bapak Beasiswa Jambi tersebut.

BACA JUGA:Tim Serigala Kota Jambi Amankan Tiga Remaja Berandalan Bermotor

BACA JUGA:Sebagian Barang Bukti Sudah Dijual, Seorang Bandar Sabu di Merangin Ditangkap

Untuk mengatasi hal ini, SAH mengatakan pendekatan inklusif dalam penanganan stunting oleh para pelaku ekonomi seperti pengusaha penting untuk dilakukan, karena para pengusaha membawa dana yang besar untuk membantu menangani masalah stunting di Indonesia.

Selain itu SAH menyebutkan para pelaku ekonomi juga memiliki akses dan koneksi yang luas terhadap panganan bergizi, yang dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan untuk mencegah stunting.

"Kombinasi intervensi gizi yang diupayakan dengan promosi kesehatan serta peningkatan kapasitas dan literasi kesehatan kelompok masyarakat adalah kunci sukses perangi stunting," ujarnya.

BACA JUGA:Stok Blangko KTP Aman Selama Tiga Bulan ke Depan

BACA JUGA:Ketua IMKK Meninggal Dunia, Akibat Kecelakaan di Jalinsum Bungo

Terakhir SAH mengingatkan untuk penanganan stunting pemerintah harus berfokus pada tiga pendekatan, yaitu peningkatan akses pangan, investasi pendidikan dan kesehatan, serta penyuluhan dan kampanye. (*)