JAMBI - Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi, memberikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (10 Juli 2024) sore lalu.
Pada umumnya, fraksi-fraksi memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI, kepada Pemprov Jambi.
Namun, Pemprov Jambi diminta untuk tidak terlena dengan trend positif ini.
Ahmad Fauzi Ansori, juru bicara Partai Demokrat menyebutkan, meskipun opini WTP telah diterima Pemprov Jambi, namun bukan berarti tanpa catatan.
BACA JUGA:Gelar Bimtek Desain Grafis
BACA JUGA:Ajak Berkomitmen Jaga Lingkungan
Ada beberapa catatan yang diberikan BPK RI beberapa waktu lalu, yang harus ditindak lanjuti oleh Pemprov Jambi.
"Kami harap, bisa diselesaikan segera, di tahun berjalan. Catatan, kritik, dan masukan, kami tuangkan secara tertulis. Silahkan diberikan jawabannya, pada keesokan hari," katanya.
Selanjutnya, Elpisina, juru bicara dari Fraksi PKB menyebutkan, secara umum PKB menilai pelaksanaan pemerintah di bawah kepemimpinan Al Haris dan Abdullah Sani, sudah memuaskan.
Namun tetap ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan dari sebelumnya
BACA JUGA:Field Indonesia Terapkan Program UBI, Buka Lahan di Desa Pandan Lagan Tanjab Timur
"Karena perubahan itu ada empat resensi. Pertama kebijakan atau kegiatan yang perlu ditingkatkan. Kedua, kebijakan atau kegiatan yang g perlu dikoreksi dan evaluasi. Ketiga kegiatan atau kebijakan yanf betul-betula baru. serta yang terakhir kegiatan yang perlu dievaluasi untuk keberlanjutan," katanya.
Sementara itu, juru bicara PPP Berkarya, Kamaludin Haviz, menyinggung menurunnya antusias kepala OPD dalam menghadiri rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini.
Kepala Dinas dengan anggaran terbesar, tidak tampak hadir, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas dari dua OPD yang memiliki anggaran terbesar itu, tidak terlibat di paripurna, melainkan diwakilkan.