Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi guna mengembangkan potensi ekonomi di 153 daerah transmigrasi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa menyatakan sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Mentrans Viva Yoga Mauladi pada 18 November untuk mengambil langkah strategis dalam pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Jambi Rp6,77 Triliun
BACA JUGA:Hakim Tegaskan Kesaksian Inspektor Kontradiktif, Korupsi Proyek Pembangunan MAN 2 Tanjabtim
Dikatakan Rosan, kolaborasi pengelolaan wilayah transmigrasi dapat memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, potensi yang dimiliki oleh Kementerian Transmigrasi dalam bentuk lahan dan tenaga kerja dapat diperkuat dengan mendatangkan investor.
“Bagaimana kita bisa sinergikan dari segi lahannya, kita sinergikan dari segi tenaga kerjanya, ini yang paling penting. Dan bagaimana kita juga meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja dan para transmigran dengan investasi yang bisa masuk ke daerah tersebut,” kata Rosan.
Ia menyampaikan bahwa investor yang beroperasi di kawasan transmigrasi akan didorong untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal dan berkontribusi dalam peningkatan keahlian selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami selalu menuntut komitmen dari investor untuk secara progresif menggunakan tenaga kerja lokal, mulai dari pembangunan awal hingga operasional," katanya.
BACA JUGA:Seorang Pelajar Tewas di Tempat, Tabrakan Sepeda Motor Vs Mobil Truk
BACA JUGA:Polda Jambi Sita Narkotika Senilai Rp7,7 Miliar, Dari Kurir Asal Sumsel
Lebih lanjut, Mentrans Iftitah menyatakan dari 153 wilayah transmigrasi yang ada di Tanah Air, pihaknya memiliki 3,1 juta hektare hak pengelolaan lahan yang bakal didayagunakan untuk pengembangan ekonomi baru melalui kolaborasi dengan BKPM.
"Dari 153 kawasan itu, kami memiliki sekitar 3,1 juta hektare hak pengelolaan lahan. Itulah yang ingin kami berdayakan, tidak hanya dimanfaatkan oleh para transmigran tapi juga untuk perkembangan ekonomi baru,” ujar Iftitah. (ANTARA)