MPR Ajak Penggiat Iklim dan Pemerintah Berkolaborasi Dalam ICCF

Reporter: Surya Elviza |

Editor: Surya Elviza |

Senin , 13 Oct 2025 - 18:35

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21-23 Oktober 2025.

Dia mengatakan bahwa ajang ICCF nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.

"Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim," kata Eddy dalam Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.

Maka dari itu, dia mendorong keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Dia pun mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.

"Dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," katanya.

Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. Menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi Presiden.

"Bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain," kata dia.

mpr ajak penggiat iklim dan pemerintah berkolaborasi dalam iccf                            jakarta - wakil ketua mpr ri eddy soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda indonesia climate change forum (iccf) 2025 yang akan digelar pada 21-23 oktober 2025.
dia mengatakan bahwa ajang iccf nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.
"secara khusus acara pembukaan juga diadakan di gedung nusantara dpr/mpr sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim," kata eddy dalam focus group discussions (fgd) dengan tema masukan dan harapan publik untuk ruu pengelolaan perubahan iklim di kompleks parlemen, jakarta, senin.
menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.
baca juga:hakim tolak eksepsi terdakwa korupsi pasar tanjung bungur tebo
baca juga:hakim tolak praperadilan nadiem makarim
maka dari itu, dia mendorong keberadaan ruu pengelolaan perubahan iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek policy clarity, policy consistency dan policy coordination.
dia pun mengatakan bahwa undang-undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
"dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," katanya.
di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi presiden.
"bertanggung jawab kepada presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain," kata dia.

Tag

Share