Jakarta - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan mengenai perubahan pola kampanye yang semula seperti mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tetapi berubah menjadi memuji.
Menurut Ganjar, dia dengan Jokowi merupakan partner atau rekan, dan saling merancang pembangunan secara bersama-sama.
"Saya tidak mengkritik, saya menjawab pertanyaan dari audiens secara jujur, itu yang saya lakukan. Dengan demikian, publik mendapatkan edukasi yang baik terkait dengan soal-soal itu," kata Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama ANTARA di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.
Ganjar menambahkan, "Infrastruktur jalan enggak? 2013 saya jadi gubernur (Jawa Tengah), 2014 saya canangkan tahun infrastruktur. Pak Jokowi (sebagai presiden), 2015 tahun infrastruktur juga karena cara berpikir kami sama pada saat itu."
BACA JUGA:Pesan Jokowi ke Apeksi Susun Rencana Besar Sambut Pertumbuhan Populasi
BACA JUGA:Puluhan Pelajar Diamankan, Tawuran di Saat Pra Ujian
"Pak Jokowi dan saya ini satu partner, dan kami merancang pembangunan itu bareng," kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Oleh sebab itu, dia mengatakan kembali bahwa antara dia dan Jokowi bukanlah persoalan hantam maupun puji, melainkan agar masyarakat dapat rasional.
"Jadi, bukan soal cerita hantam dan puji, tidak. Kami hanya mendudukkan pada sebuah persoalan sehingga orang akan bisa rasional melihat kondisi. Itu saja sebenarnya," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
BACA JUGA:Mengenaskan, Bocah 10 Tahun Tewas di Banting Ayah Kandungnya
BACA JUGA:Hp dan Uang Raib Digasak Maling, Kerugian Ditaksir Rp 6 Juta
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Calon Presiden RI Ganjar Pranowo berkomitmen membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih kuat dan independen bila terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara eksklusif bersama ANTARA di kediamannya, Jalan Taman Patra Raya, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.
BACA JUGA:Hp dan Uang Raib Digasak Maling, Kerugian Ditaksir Rp 6 Juta
BACA JUGA:Angka Kebakaran di Bungo Meningkat, 175 Kasus Didominasi oleh Karhutla
"KPK mesti kuat dan lebih independen karena kita bicara itu tidak hanya pemberantasan, kita harus bicara pencegahan," kata Ganjar.
Ganjar pun berkaca pada pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.
Pada era kepemimpinannya, Ganjar aktif menggaungkan pemerintahan yang bebas dari korupsi dengan slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi atau 'Tidak Korupsi, Tidak Bohong'.
"Sepuluh tahun, apa yang kami lakukan? Dalam konteks pencegahan adalah mulai hari ini tidak ada lagi setoran," ujarnya.
BACA JUGA:Siswi SMA Dibujuk Kabur oleh Pacar, Tinggal di Sidoarjo dengan Janji Pernikahan
BACA JUGA:Iko Uwais Bakal Main Film Bareng Jet Li
Menurut dia, slogan tersebut berhasil diterapkan di Jawa Tengah. Ini terbukti dengan tidak adanya lagi pungutan liar (pungli) hingga jual beli jabatan.
"Kalau Anda ingin masuk ke dalam jabatan yang lebih tinggi, Anda cukup mengikuti tes, kontestasi dengan yang lain. Tidak ada jual beli jabatan. Saya kontrol langsung," tegas Ganjar.
Ia pun tak ragu memecat pegawainya yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman.
Mantan Gubernur Jateng ini menilai tak ada pemimpin yang dapat memberikan contoh konkret seperti dirinya.
BACA JUGA:Ammar Zoni Nangis Saat Ditangkap Polisi Tiga Kali
Oleh karena itu, kata dia, sistem pemberantasan berbasis elektronik perlu dikembangkan. Sistem itu dapat meminimalisasi celah pungli karena tak perlu bertemu tatap muka langsung.
"Saya buatkan laporan kontrol dari masyarakat yang dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro waktu itu dengan web-based, laporgub yang sekarang menjadi aplikasi," ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, semua yang melakukan tindakan-tindakan buruk akan terdeteksi dan masuk dalam data, pantuan, dan dasbornya.
Ganjar juga melakukan pencegahan korupsi yang dimulai dari pendidikan. Adapun bupati dan wali kota akan diminta melakukan tanda-tangan untuk memberikan materi antikorupsi guna membangun integritas para pelajar. (ant)