JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menjelaskan penerapan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang akan diluncurkan pada Kamis (5/12).
"Jadi ada empat menu, menunya itu nutrisi dan non-nutrisi. Kemudian orang tua asuh itu bisa perorangan, bisa korporasi, bisa badan usaha milik negara. Silakan mau pilih jadi orang tua asuh yang mana," kata Wihaji saat ditemui di Karawang, Jawa Barat pada Rabu.
BACA JUGA:Iktibar bagi Kader Gerindra, SAH Tekankan Adab Lebih Tinggi dari Ilmu
BACA JUGA:Pengamat: Pendekatan kepada Pemilih Diperlukan Tingkatkan Partisipasi
Ia menjelaskan orang tua asuh yang menjadi mitra pelaksana gerakan ini dapat meliputi berbagai kalangan mulai dari individu, perusahaan swasta, hingga BUMN dimana mereka menjalani kegiatan pemberian nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Untuk pemberian bantuan non-nutrisi, mitra pelaksana dapat berkontribusi dalam beberapa kegiatan seperti perbaikan mandi cuci dan kakus (MCK), rumah layak huni, hingga penyampaian edukasi kepada ibu hamil, remaja, maupun Keluarga Risiko Stunting (KRS).
"Nanti disiapkan ibu-ibu, remaja dan sebagainya, silahkan edukasi. Untuk bagian dari keluarga yang resiko stunting, silahkan diedukasi jadi ini orangnya, ini alamatnya, silahkan nanti diedukasi," ujar Wihaji.
Wihaji menerangkan, salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kasus stunting di beberapa daerah adalah minimnya edukasi mengenai kesehatan serta pemenuhan gizi ibu hamil dan anak.
"Contoh ada ibu hamil dia makan sehat tapi tetap nyirih (mengunyah sirih). Kandungan kapur dan zat besi yang masuk kemudian mempengaruhi janinnya. Itu termasuk kultur yang perlu diedukasi," ujarnya.
BACA JUGA:Dua TPS di Muarojambi Berpeluang PSU
Sebagai informasi, jumlah KRS yang dicatat Kemendukbangga/BKKBN hingga saat ini mencapai 8,68 juta KRS yang teridentifikasi dari 42,9 juta keluarga sasaran. Dari 6,68 juta KRS, sebanyak 1,48 juta diantaranya KRS desil 1 atau keluarga miskin.
Lebih lanjut sebanyak 3,76 juta KRS tidak memiliki jamban yang layak. Kemudian, 1,93 juta KRS tidak memiliki air minum utama yang layak serta 4,36 juta KRS dengan pasangan usia subur (PUS) “4 terlalu” tidak menggunakan KB modern. (ANTARA)