HBA Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus (HBA) mendorong pemerintah pusat menetapkan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

 

HBA menilai skala dan dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut telah melampaui kapasitas penanganan daerah.

 

“Saya memahami bahwa penetapan status bencana nasional membutuhkan pertimbangan yang komprehensif. Namun, melihat luasnya dampak mulai dari tingginya korban jiwa, banyaknya pengungsi, hingga kerusakan infrastruktur vital status ini sudah menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

 

Menurutnya, bencana di Sumatera tidak lagi tergolong bencana regional.

 

 “Skala dampak dan kompleksitas penanganannya sudah memenuhi kriteria untuk dinaikkan menjadi Bencana Nasional. Prinsip kemanusiaan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

 

HBA menjelaskan bahwa penetapan Bencana Nasional bukan sekadar status administratif, melainkan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional.

 

Dengan status tersebut, mobilisasi anggaran, logistik, peralatan, dan tenaga ahli dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi dalam mendukung operasi tanggap darurat, pencarian, evakuasi, hingga rehabilitasi.

 

Ia menegaskan dukungannya terhadap pemerintah daerah dan BNPB yang telah bekerja di lapangan.

 

“Momentum ini menunjukkan bahwa sebagai satu bangsa, kita harus bersatu menghadapi musibah. Status Bencana Nasional adalah bentuk kesungguhan negara dalam melindungi rakyatnya,” kata HBA.

 

Sebagai anggota dewan, ia berkomitmen mendorong ketersediaan anggaran dan pengawasan yang transparan pada setiap tahap penanggulangan bencana, dari fase darurat hingga pemulihan jangka panjang.

 

Menurutnya, status Bencana Nasional juga memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi mobilisasi sumber daya, termasuk percepatan penyaluran Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan logistik lintas kementerian serta lembaga.

 

Koordinasi terpadu melalui BNPB yang didukung TNI/Polri pun diyakini akan lebih mudah dilakukan.

 

“Saya berharap pemerintah segera mempertimbangkan usulan ini demi menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak,” ujarnya.

 

Data terbaru BNPB dan pemerintah daerah mencatat 753 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih dalam pencarian.

 

Kerusakan infrastruktur juga luas, meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan, puluhan kilometer jalan, serta sejumlah jembatan yang runtuh.