JAMBI - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2024, Rabu 11 Desember 2024.
Evaluasi ini melibatkan berbagai elemen dan stakeholder lintas sektor yang tergabung dalam TKPK, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan, dan mencari solusi atas tantangan yang masih ada dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Jambi.
BACA JUGA: Bersholawat di Peringatan HUT Batanghari ke-76, Dihadiri Ribuan Masyarakat Batanghari
BACA JUGA: Penjualan Beras Merek Lain Sepi, Beras SPHP Diminati
Mulyadi Yatub, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kemiskinan bukan hanya permasalahan lokal atau nasional, tetapi juga tantangan global yang perlu diatasi bersama-sama.
"Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dunia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), kemiskinan menjadi salah satu indikator utama yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak," ungkap Mulyadi.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal kesejahteraan. Tetapi juga menyangkut dampak sosial dan kesehatan jangka panjang yang dapat merugikan generasi penerus bangsa.
"Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya," tambah Mulyadi.
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menekankan pentingnya kerja sama yang sistematis, terencana, dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Program-program yang dijalankan harus mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil.
Kota Jambi, sebagai ibu kota Provinsi Jambi dan pusat transportasi penting yang menghubungkan berbagai wilayah Sumatera, memiliki potensi besar dalam akselerasi kegiatan ekonomi.
Namun, kondisi ini juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya angka kemiskinan akibat arus penduduk dengan keterampilan rendah dari luar daerah.
Mulyadi menegaskan bahwa, hal ini memerlukan perhatian serius, agar tidak menjadi beban ekonomi yang berat bagi kota.
Sejauh ini, berbagai program telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi kemiskinan, namun Mulyadi menilai penting untuk melakukan evaluasi secara mendalam.