Kita sendiri juga lebih senang melihat kawasan pantai yang tertata rapi dari pada melihat kekumuhan.
Sebenarnya tidak diperlukan investor kalau pemerintah punya uang. Setidaknya punya keinginan yang sangat kuat untuk memperbaiki kampung nelayan. Tapi kita semua tahu: dua-duanya tidak ada.
Maka menarik untuk dibayangkan: misalkan
pagar laut sudah hilang, semua sertifikat sudah dibatalkan, PSN diurungkan; akan diapakan kawasan itu? Dibiarkan begitu saja --sehingga kembali ke keadaan lama?
Dulu pernah ada konsep "membangun tanpa menggusur." Tapi konsep itu sudah sangat lama tidak terdengar. Juga ada konsep "bedol RT kumuh." Belakangan ada "OK Oce" dengan 0 persennya.
Tentu juga harus diingat: investor sudah dijanjikan semacam kompensasi atas "kerugian" mereka membangun proyek di IKN. Janji seorang presiden adalah janji seorang mandataris rakyat.
Rasanya perlu ada perumusan yang lebih berorientasi masa depan. Pembangunan PSN PIK2, kalau lanjut, haruslah juga mengakomodasikan konsep membangun tanpa menggusur. Bahkan harus juga bisa dipaketkan dengan program rehabilitasi kampung padat di sebelah timurnya: Muara Baru. Rasanya tidak akan ada Gubernur
Jakarta mampu membenahi kampung seperti Muara Baru.