JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyarankan pemerintah untuk segera menyusun blue print atau kerangka kerja terperinci bagi sektor pariwisata agar pelaku industri dapat lebih siap bersaing secara global, berkelanjutan dan pengaruh besar pada perekonomian nasional.
"Seharusnya kita sudah mulai menyusun yang namanya blueprint. Jadi kita jangan cuma bicara branding, promosi," kata Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran.
Yusran menekankan blueprint akan menjadi pedoman pasti sekaligus jawaban dari sederet masalah di sektor pariwisata yang terjadi akhir-akhir ini. Pembuatan blueprint dinilainya lebih mendesak dibandingkan membicarakan soal mengubah target pasar dalam prospek yang lebih luas.
Tiap aturan dan turunan yang dijabarkan dalam blueprint dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, pengawasan tata kelola industri pariwisata yang lebih ketat dan mendukung pertumbuhan ekosistem pariwisata di Indonesia.
BACA JUGA:PI 10 Persen Disepakati Cair Paling Lambat Akhir 2025
BACA JUGA:Pemerintah Serap Rp 28 Triliun dari Lelang SUN Minggu Ini
Ia mencontohkan kini telah muncul penyedia akomodasi liar dan ilegal di dalam Online Travel Agency (OTA) yang memicu terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan penyedia akomodasi lokal akibat adanya perizinan berusaha yang kurang ketat.
Banyak rumah penyedia akomodasi yang dijadikan sebagai kos-kosan atau apartemen muncul di kawasan perumahan yang di dalam aturan tata ruang dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan.
"Kita lihat saja di platform airbnb, itu banyak rumah disewakan. Sebenarnya pemerintah bisa mulai dari sana, dan bagaimana asing bisa melakukan kegiatan usaha baik akomodasi atau OTA yang tidak mengindahkan perundangan yang berlaku," ucap dia.
"Ini yang menyebabkan devisa tidak masuk dan dibawa pelaku ke luar negeri. Di saat negara membutuhkan devisa, tapi pemain asingnya dibiarkan tanpa perizinan perusahaan yang akan ditarik pajaknya yang taat saja, yang diambil hanya pajak pasar lokal saja," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusran menyarankan blueprint yang dibuat harus memuat secara rinci target ataupun arah pembangunan pariwisata berbasis 5.0 seperti yang dikatakan oleh Kementerian Pariwisata.
Di dalamnya juga harus menyertakan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penggunaan teknologi digital beserta langkah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.
Menurutnya jika pariwisata berbasis 5.0 yang dimaksud pemerintah berkaitan dengan Artificial Intelligence (AI) saja, maka pelaku pariwisata sudah melakukannya terlebih dahulu. Contohnya dengan menggunakan aplikasi untuk memesan kamar hotel secara online maupun menggunakan robot di restoran dan hotel untuk melayani para tamu.
"Kalau diperhatikan sekarang industri pariwisata itu beralih dari padat karya ke padat modal karena sudah mengarah ke digital termasuk sektor akomodasi. Pemerintah harus sensitif akan bagaimana mempertahankan industri ini dengan fokus memperbaiki masalah perizinan perusahaannya, pengawasannya dan daya saingnya," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Yusran turut menyampaikan agar pemerintah berhenti mengubah-ubah nomeklatur kementerian yang dapat berdampak pada industri. Mengingat pasar di Indonesia begitu luas dan dapat membawa banyak pemasukan bagi negara.