JAMBI – Kontribusi koperasi terhadap pendapatan nasional ternyata sangat signifikan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH), dalam tanggapannya menyambut Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 pada 12 Juli 2025.
Menurut SAH, data yang disampaikan kementerian koperasi menunjukkan bahwa koperasi telah menyumbang sekitar Rp 214 triliun pada pendapatan nasional tahun 2024.
"Angka ini membuktikan bahwa koperasi tetap menjadi tulang punggung perekonomian rakyat, bahkan di tengah berbagai tantangan dan skeptisisme," ujar SAH.
Ia menambahkan bahwa lebih dari 131.000 unit koperasi di Indonesia masih aktif beroperasi, dengan total anggota mencapai sekitar 30 juta jiwa. Ini adalah bukti nyata vitalitas koperasi.
BACA JUGA:Tak Ada Intervensi dalam PSU dan Pilkada Ulang
BACA JUGA:Pemkot Jambi Bekukan Izin 8 Lembaga Sosial yang Diduga Terafiliasi NII
Meskipun demikian, SAH mengatakan bahwa pengelolaan koperasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar setara dengan koperasi-koperasi raksasa di berbagai negara seperti Mondragon di Spanyol atau Zen-Noh di Jepang.
"Kita tidak boleh berpuas diri. Potensi koperasi sangat besar, terutama jika kita mampu mengoptimalkan kekuatan ekonomi desa," tegasnya.
SAH juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi di mana kemajuan teknologi harus diimbangi dengan keadilan dan kedaulatan ekonomi.
"Koperasi adalah instrumen krusial untuk memastikan bahwa kemajuan bangsa tidak meninggalkan rakyat kecil. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, yang tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga berakar kuat dalam inklusi ekonomi masyarakat," jelas SAH.
Selanjutnya, SAH juga menyoroti inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis dalam mencapai delapan cita-cita pembangunan (Asta Cita) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. "Koperasi di sektor pertanian, misalnya, secara langsung mendukung pencapaian swasembada pangan. Pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dengan kearifan lokal juga sangat relevan untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa," papar SAH.
SAH merasa bangga melihat antusiasme masyarakat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, yang kini telah mencapai 80.000 unit di seluruh Indonesia. "Yang patut dicatat, proses pembentukan koperasi ini berasal dari musyawarah masyarakat desa/kelurahan itu sendiri, bukan instruksi dari atas. Rakyat yang membentuk, rakyat yang mengelola," ujarnya.
Lebih dari sekadar tempat simpan pinjam, Koperasi Merah Putih kini mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gas elpiji bersubsidi, hingga pembukaan apotek, gudang penyimpanan logistik, dan layanan transportasi hasil panen. Ini memungkinkan warga desa mengakses kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau dan tepat waktu.
"Satu hal yang sangat menggembirakan adalah kolaborasi yang mulai terjalin antar-koperasi ini. Mereka tidak berjalan sendiri, melainkan bermitra dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), koperasi dari sektor lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), swasta, bahkan akademisi," kata SAH.
Mengingat banyaknya desa di Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, SAH yakin bahwa 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk ini adalah fondasi penting untuk membebaskan warga pedesaan dari kemiskinan.
"Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa, baik sebagai pusat produksi maupun distribusi, mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal," pungkasnya. (Enn/Viz)