“Angka bukan hanya angka. Data perlu ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dimensi sosial kemasyarakatan. Di sinilah peran empati menjadi sangat penting,” tambahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri, bersama KomDigi dan KemenPAN-RB, sedang mempercepat transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), khususnya dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan akademik, untuk bersama-sama memperkuat proses ini,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ilmiah ini, dan berharap hasil-hasil diskusi dalam forum tersebut dapat memberi kontribusi konkret bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Sebelumnya, saat membuka seminar tersebut, Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mendorong penguatan penelitian berbasis data statistik, yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Ia menekankan, bahwa kesiapan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia.
Menurutnya, tanpa SDM yang unggul dan adaptif, secanggih apa pun teknologi akan sulit diimplementasikan secara optimal.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap sistem digital ke depan dapat terus berkembang, dengan didukung SDM yang tangguh dan handal dalam menopang sistem tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Helmi menilai seminar ini menjadi ruang yang tepat untuk memperbaiki cara pandang terhadap pentingnya data dalam perumusan kebijakan.
“Seminar ini penting sebagai sarana membangun perspektif baru tentang bagaimana data diperoleh dan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan yang tepat, terutama dalam mendukung kinerja birokrasi kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rio Yusri Maulana, Ph.D, mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia, telah dirintis sejak 3 tahun lalu.
Ia juga menegaskan pentingnya mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan riset.
Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah menghadirkan peran nyata dunia akademik dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan kolaborasi riset dan pengembangan kebijakan bersama Pemerintah Kota Jambi.
“Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Wali Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Kami berharap dapat membangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi, agar konsep kampus berdampak bisa direalisasikan melalui pilot project kolaboratif bersama Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya singkat.
Dalam rangkaian seminar tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi.