Jambi – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (4/8). Dalam aksi tersebut, massa mengibarkan bendera Walhi dan membentangkan berbagai spanduk berisi tuntutan, termasuk penolakan terhadap operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mereka nilai telah bertindak sewenang-wenang dalam menggusur lahan milik masyarakat.
Aksi ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah maraknya pengibaran bendera dan simbol-simbol non-resmi menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Menurut orasi yang disampaikan para demonstran, mereka menuding Satgas PKH melakukan penggusuran dengan dalih penertiban dan perizinan, padahal lahan-lahan tersebut telah dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun. Mereka menegaskan bahwa konflik ini bukan sekadar soal kepemilikan lahan, melainkan menyangkut hak hidup dan identitas masyarakat adat.
BACA JUGA: Program MBG Mulai Berjalan di Tiga Desa Di Kabupaten Batang Hari
BACA JUGA:RS Sungai Gelam Jadi Tempat Rehabilitasi Narkoba
“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami,” teriak salah satu orator aksi dari atas mobil komando.
Dalam pernyataan sikapnya, Walhi menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Pertama menghentikan seluruh operasi penggusuran oleh Satgas PKH. Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia turun tangan menyelesaikan konflik agraria di Jambi. Kemudian, menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang agraria. Serta yang terakhir, menuntut pemulihan ekosistem yang terdampak dalam kawasan yang disengketakan.
Setelah menyampaikan orasi, massa Walhi kemudian menyegel pintu utama gedung DPRD Provinsi Jambi secara simbolis menggunakan kayu dan menempelkan poster bertuliskan “Tanah Kami Hendak Dirampas Oleh Satgas PKH.”
Mereka menilai wakil rakyat di DPRD Jambi tidak serius menyikapi konflik agraria dan krisis lingkungan yang semakin mendesak. Dalam orasinya, massa juga mempertanyakan sikap diam DPRD terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat yang mereka anggap dilegalkan lewat dalih perizinan dan kebijakan formal.
“DPRD harusnya membela rakyat, bukan diam saat tanah kami dirampas. Kami sudah layangkan surat pemberitahuan aksi, masa para wakil rakyat tidak tahu?” ujar salah satu orator dengan nada geram.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi berjalan tertib dan damai. Tidak ada insiden kekerasan selama unjuk rasa berlangsung. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi aksi untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, akses masuk ke kantor DPRD sempat ditutup sementara akibat penyegelan simbolik oleh massa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Provinsi Jambi terkait aksi penyegelan dan tuntutan yang disampaikan oleh Walhi. (cr01/enn)