JAMBI, JAMBIKORAN.COM – Wali Kota Jambi, Maulana, terus mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menuju pola yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menghadirkan armada bus listrik sebagai bagian dari transformasi transportasi publik di Kota Jambi.
“Bus listrik ini bukan hanya soal moda transportasi, tapi cara kita mengajak masyarakat mengubah kebiasaan, agar beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang lebih ramah lingkungan,” ujar Maulana.
Saat ini, Pemerintah Kota Jambi telah mengoperasikan 6 armada kendaraan listrik, terdiri dari bus besar dan angkutan kota listrik. Salah satu armada bahkan dirancang khusus untuk melintasi jalur sempit di dalam kota, guna menjangkau lebih banyak wilayah pemukiman.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sistem transportasi terintegrasi, Pemkot Jambi juga menggandeng Dirjen Perhubungan Darat untuk merevitalisasi Terminal Alam Barajo. Terminal ini nantinya akan difungsikan sebagai pusat transit, di mana penumpang dapat melanjutkan perjalanan menggunakan bus listrik Trans Bahagia.
Wali Kota menyebut bahwa keberadaan armada ini ditargetkan dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, terutama bagi kalangan pelajar. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta menghidupkan kembali ekonomi di kawasan terminal seperti Rawasari dan Alam Barajo.
Dengan jam operasional lebih dari 10 jam per hari, Trans Bahagia dinilai efisien dalam konsumsi energi dan terbukti ramah lingkungan. Pemkot Jambi pun telah menyiapkan ekspansi rute ke lebih banyak wilayah, agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan transportasi umum.
Evaluasi performa bus listrik dilakukan secara menyeluruh, mencakup efisiensi energi, kinerja kendaraan, serta tingkat kepuasan pengguna. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari visi Kota Jambi untuk menjadi kota yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Sebagai informasi, layanan bus listrik masih gratis hingga Desember 2025. Setelah itu, tarif akan diberlakukan mulai Januari 2026, berdasarkan hasil feasibility study. Meski demikian, tarif tersebut tetap akan disubsidi oleh pemerintah kota demi menjaga keterjangkauan bagi masyarakat.(*)