Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons wacana penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Wacana penggunaan hak angket pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyatakan, pihak-pihak yang menggulirkan wacana harus melihat terlebih dahulu apa yang ingin dicapai. Sebab, mayoritas partai kini mendukung Presiden Joko Widodo.
"Ini kan masih pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Yang mendukng Presiden Jokowi dan Maruf kan mayoritas (di DPR). Ditambah Pak AHY dilantik jadi menteri, tambah mayoritas lagi," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 26 Februari 2024.
BACA JUGA:DPRD Muaro Jambi Minta Usulan Prioritas Desa Masuk RKA
BACA JUGA:Tiga Tahun Kepemimpinan, Batang Hari Terus Maju Dan Berkembang
Mantan Menteri Perindustrian ini pun meminta semua pihak realistis.
Terlebih kata dia, seluruh partai politik menerima hasil Pileg yang menempatkan PDIP berada di barisan paling tinggi.
"Kita harus liat apa yang ingin dicapai, tapi kita harus realistis. Pemilu ini kan land slide kemenangan tinggi. Parpol juga menerima hasil Pemilu legislatif," ungkap Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga menyatakan, partainya tidak mendukung pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut.
"Kalau Golkar enggak mendukung, enggak tahu kalau yang lain," sebut dia.
Sebelumnya diberitakan, wacana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin kuat berembus.
BACA JUGA:Tiga Tahun Kepemimpinan, Batang Hari Terus Maju Dan Berkembang
BACA JUGA:Sri: Harus Ada Inovasi, Untuk Tingkatkan Minat Anak-Anak pada Pramuka
Hak angket sendiri merupakan salah satu dari tiga hak istimewa yang dimiliki oleh DPR.