Ketua DPRD Jambi Siap Mundur dari Jabatan, Jika 20 Tuntutan Mahasiswa Tidak Terpenuhi

Masa Aksi Demo di Deoan DPRD Provinsi Jambi-Hera Safira-
JAMBIKORAN.COM – Puluhan mahasiswa bersama sejumlah warga menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (17/9) sore, sekitar pukul 15.24 WIB.
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan 20 poin tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Suara Mahasiswa dan Rakyat Jambi ini berjalan relatif tertib.
Meski sempat terjadi ketegangan kecil, situasi kembali kondusif setelah Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, turun langsung menemui massa dan mendengarkan keluhan mereka.
BACA JUGA:SAH Apresiasi Gairah Pasar atas Masa Depan Ekonomi Indonesia Di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo
BACA JUGA:8 Gol Tersaji
Para demonstran menuntut pelaksanaan tuntutan nasional 17+8, reformasi kelembagaan DPRD dan Desprri, serta penguatan fungsi legislatif dalam menyikapi berbagai kebijakan publik.
Mereka juga mendesak agar DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, bukan sekadar corong kepentingan politik.
Selain itu, massa meminta agar DPRD membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, menghentikan sikap eksklusif,
dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku serta etika pejabat yang dinilai anti kritik.
BACA JUGA:Pemuncak Klasemen Liga Champions Ternyata Legenda Belgia
BACA JUGA: Cara Cepat Tingkatkan Kerja Metabolisme Tubuh
Isu ekonomi juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi sektor pajak dan retribusi,serta menekan pengeluaran yang hanya berfokus pada belanja pegawai.
Tuntutan lain mencakup transparansi penggunaan APBD, penyelamatan lingkungan hidup, penghentian perampasan tanah adat,
serta penolakan terhadap upaya represif terhadap petani, termasuk penertiban Satgas PKH.
Dalam sektor agraria, mereka menyerukan implementasi reforma agraria sejati dengan prinsip keadilan sosial, mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan korporasi.
BACA JUGA:Wajah Awet Mudah dengan Bahan Alami
BACA JUGA:4 Herbal Ampuh Atasi Masalah Pria di Ranjang
Selain itu, pemberantasan korupsi di level daerah juga menjadi poin penting dalam daftar tuntutan.
Dukungan terhadap UMKM, buruh, petani, dan nelayan lokal ditegaskan sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.
Massa juga menyerukan jaminan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih bagi seluruh masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Mereka mendesak agar rakyat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, serta menuntut diakhirinya kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela hak-hak masyarakat.
BACA JUGA:140 Ton Beras SPHP akan Disalrukan Setiap Hari
BACA JUGA:Israel Terbukti Lakukan Genosida di Gaza
Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi diminta untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam tenggat waktu dua kali dua minggu.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fatah, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh poin yang disuarakan. Bahkan,
dalam pernyataan tegasnya, ia siap mengundurkan diri dari jabatannya jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah disepakati.
“Saya apresiasi aksi hari ini yang berlangsung tertib. Aspirasi ini menjadi masukan penting bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujarnya dalam wawancara dengan media. (*)