KERINCI - Pj Bupati Kerinci Asraf bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, menyelenggarakan acara penandatanganan nota kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data dan informasi serta koordinasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan publik.
Acara penting ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci yang terletak di Bukit Tengah. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menandai langkah konkret dalam mempererat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.
BACA JUGA:Hindari Hal Ini agar Perut Tetap Rata
BACA JUGA:Obesitas Bisa Terjadi di Masa Kanak-kanak, Ini Dia 7 Faktor Umum
Hadir langsung dalam acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Burhani AS beserta jajaran.
Kehadiran mereka menegaskan komitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal pengelolaan keuangan publik, yang menjadi kunci penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.
Dalam sambutannya Pj. Bupati Kerinci Asraf menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan menyambut baik serta memberikan apresiasi atas dilaksanakannya kerjasama ini.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dan jajarannya, yang telah berkenan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kerinci, mudahan melalui kerjasama ini dapat mendukung pemerintah kabupaten kerinci untuk memperoleh data dan informasi keuangan publik dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di kabupaten kerinci," ungkap Pj Bupati Kerinci.
Nota kesepakatan ini menggarisbawahi komitmen bersama untuk saling mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan publik.
Dengan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta penguatan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (sap/muz)