Bentuk Penyelewengan Keuangan Negara, Soal Dugaan SPPD Fiktif Di DPRD Kabupaten Kerinci

Reporter: Saprial |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 13 Jun 2024 - 19:07

Victorious Gulo-SAPRIAL/JAMBI INDEPENDENT -Jambi Independent

Lanjutnya, sebagaimana juga dimaksud di dalam Pasal 36. Peraturan menteri keuangan, apabila asas ini dilanggar, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Tambahnya lagi, dalam hal ini, jika ASN dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut Viktor, tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “Berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinannya yang mengambil keputusan, maka pimpinannya yang bertanggung jawab. Artinya, hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, Kecuali dia menyetujuinya,” tutupnya.

Seperti diketahui, staf DPRD Kabupaten Kerinci bernyanyi, soal adanya dugaan pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atau manipulatif.

Informasi ini disampaikan salah satu sumber di DPRD Kabupaten Kerinci, lantaran kecewa dengan sikap pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, dalam mengambil kebijakan.

Dari informasi yang diterima media ini, bahwa kasus ini mulai mencuat setelah adanya temuan BPK RI, terkait dengan sejumlah temuan SPPD yang harus disetor ke kas negara, dikarenakan adanya dugaan SPPD fiktif.

Sumber yang minta namanya tak disebutkan ini mengaku, bahwa terkait dengan SPPD fiktif, sejumlah staf di DPRD Kabupaten Kerinci selalu dirugikan.

Di mana yang berangkat anggota DPRD Kabupaten Kerinci, namun SPPD atas nama staf atau ASN di DPRD Kabupaten Kerinci.

“Ini terjadi sudah beberapa tahun dan ini sangat membuat ASN yang hanya staf di DPRD merasa dijadikan alat saja,” kata sumber Jambi Independent.

Kata dia, ketika ada temuan, maka staf yang harus membayarnya. Sedang staf, tidak berangkat hanya meminjamkan rekening, untuk pembayaran SPPD.

“Setelah dana SPPD cair, dana dikirim lagi ke anggota dewan,” timpalnya.

bentuk penyelewengan keuangan negara, soal dugaan  sppd fiktif  di dprd  kabupaten kerinci                            kerinci - kasus dugaan pembuatan sppd fiktif di dprd kerinci, terus menuai sorotan.
informasinya, ada sppd ganda di dprd kabupaten kerinci, sehingga menjadi temuan bpk.
salah satu praktisi hukum di kabupaten kerinci, victorious gulo mengatakan, kasus dugaan sppd fiktif itu sudah termasuk manipulatif. di mana, dalam kegiatan perjalanan dinas harus sesuai dengan peruntukkan.
“itukan sudah termasuk manipulatif, sementara dalam kegiatan melakukan perjalanan dinas itu harus sesuai peruntukannya,” jelasnya.
baca juga:harap bisa tekan inflasi, pj walikota jambi panen cabai dan beri bantuan
baca juga:sudah ambil langkah penting, pastikan layak dijadikan hewan kurban
lanjutnya, kasus pembuatan sppd yang tidak sesuai peruntukkan, merupakan pelanggaran hukum.
sehingga, bisa dimaknai sebagai bentuk kerugian negara, sebagaimana tersebut di dalam peraturan menteri keuangan nomor 113/pmk-05/2012 sebagaimana diganti denga  pmk no 119 tahun 2023.
pada pasal 23, mengatur pejabat yang berwenang, pegawai negeri sipil (pns), pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita negara.
sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian  atau kealpaan yang bersangkutan, dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
baca juga:ancam bangun tenda darurat, buntut polemik sdn 212 kota jambi
baca juga:melalui kolaborasi internasional, indonesia tingkatkan keterampilan tenaga kerja di asean
“dan ini juga bisa dikatakan bentuk kesalahan atau penyelewengan keuangan negara, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi,” jelasnya.
“karena asas pengelolaan keuangan negara salah satunya asas keterbukaan,” terangnya.
lanjutnya, sebagaimana juga dimaksud di dalam pasal 36. peraturan menteri keuangan, apabila asas ini dilanggar, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum.
tambahnya lagi, dalam hal ini, jika asn dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut viktor, tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinannya yang mengambil keputusan, maka pimpinannya yang bertanggung jawab. artinya,  hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, kecuali dia menyetujuinya,” tutupnya.
baca juga:ikuti pameran interior, indonesia perkenalkan produk ramah lingkungan 
baca juga:miliki lahan seluas 302 ha, padi di banyuasin siap panen
seperti diketahui, staf dprd kabupaten kerinci bernyanyi, soal adanya dugaan pembuatan surat perintah perjalanan dinas (sppd) fiktif atau manipulatif.
informasi ini disampaikan salah satu sumber di dprd kabupaten kerinci, lantaran kecewa dengan sikap pimpinan dprd kabupaten kerinci, dalam mengambil kebijakan.
dari informasi yang diterima media ini, bahwa kasus ini mulai mencuat setelah adanya temuan bpk ri, terkait dengan sejumlah temuan sppd yang harus disetor ke kas negara, dikarenakan adanya dugaan sppd fiktif.
sumber yang minta namanya tak disebutkan ini mengaku, bahwa terkait dengan sppd fiktif, sejumlah staf di dprd kabupaten kerinci selalu dirugikan.
baca juga:kpk panggil staf hasto kristiyanto terkait kasus harun masiku
baca juga:ini 5 penyakit yang rentan muncul akibat perubahan cuaca ekstrem, yuk simak
di mana yang berangkat anggota dprd kabupaten kerinci, namun sppd atas nama staf atau asn di dprd kabupaten kerinci.
“ini terjadi sudah beberapa tahun dan ini sangat membuat asn yang hanya staf di dprd merasa dijadikan alat saja,” kata sumber jambi independent.
kata dia, ketika ada temuan, maka staf yang harus membayarnya. sedang staf, tidak berangkat hanya meminjamkan rekening, untuk pembayaran sppd.
“setelah dana sppd cair, dana dikirim lagi ke anggota dewan,” timpalnya.
baca juga:simak! 5 khasiat cuka apel untuk kesehatan tubuh yang jarang diketahui
baca juga:simak! ciri-ciri dan cara pencegahan dbd pada anak usia 2 tahun 
sumber media ini menjelaskan, semua ini terjadi atas tekanan dari sekwan kerinci.
“kasus ini sudah lama terjadi dan semua staf dprd sangat paham, kami merasa dijadikan alat saja, yang berangkat dewan, cuman sppd atas nama staf asn,” jelasnya.
tiap tahun kata dia, selalu ada temuan bpk ri terkait hal itu.
“yang kami tidak bisa terima, pak sekwan minta kami mengganti temuan bpk dengan memotong tpp kami, dan kami disuruh buat surat pernyataan,” jelasnya lagi.(sap/zen)