AHY: Tidak Dipungut Biaya, Program Pendafataran Sertifikat Tanah

ahy: tidak dipungut biaya, program pendafataran sertifikat tanah jambi – sejak januari 2024, satgas anti mafia tanah provinsi jambi, diketahui telah menetapkan 7 tersangka pada kasus mafia tanah. di mana 2 tersangka telah divonis dengan hukuman kurungan penjara, selama 2 tahun dan 5 tahun. capaian ini dipaparkan langsung oleh menteri agraria dan tata ruang (atr), agus harimurti yudhoyono, selasa 25 juni 2024 kemarin, di mapolda jambi. sementara pada tahun 2023 lalu, diketahui satgas anti mafia tanah provinsi jambi telah menyelesaikan 2 kasus. baca juga:diskominfo batanghari paparkan konsep smart city baca juga:pj bupati raden najmi sambut kunker kajari muaro jambi adapun kasus mafia tanah tersebut di antaranya, seperti yang terjadi di kabupaten tebo, dengan tersangka bernama edi mulyadi (42) dan hazal anwar (48). adapun modus operandi tersangka, yakni membuat surat jual beli palsu, membeli lahan di desa tanah garo, kecamatan tabir, kabupaten tebo. “pengungkapan kasus ini menyelamatkan kerugian korban senilai lebih dari rp1 triliun,” kata dia, kemarin. kemudian kasus lainnya, seperti terjadi di bungo, dengan tersangka berinisial id (28), warga kota jambi, z (53) dan ryr (32), warga kabupaten bungo.  baca juga:dukung investasi pabrik kelapa sawit, pemkab tanjabbar minta serap tenaga kerja lokal baca juga:tunjangan bpd resmi naik, kadis pmd: surat sudah ditandatangani pj bupati “modus operandi yaitu, menguasai tanah orang lain dan memalsukan sertifikat tanah seluas 1,9 hektare, di kawasan muaro bungo. kerugian korban yang berhasil diselamatkan senilai rp211 juta,” jelasnya. kasus lainnya, yakni terjadi di batanghari. adapun tersangka berinisial ms (55). di mana, ms pada tahun 1987 menguasai tanah milik korban yang terletak di paal x kota jambi, seluas 60 hektare. ms menguasai lahan dengan memasang spanduk, dan memasukkan alat berat, seolah tanah tersebut miliknya. baca juga:dilaporkan soal pemakaian ijazah palsu, caleg terpilih di muarojambi sebut tak benar baca juga:ahy puji kinerja gubernur al haris, sukseskan program reforma agraria “total kerugian korban yang berhasil diselamatkan senilai rp37 miliar rupiah,” timpalnya. ahy menyampaikan bahwa, kesimpulan dari kasus mafia tanah, yang melakukan kejahatan dengan menguasai dan memalsukan dokumen tanah milik orang lain (korban), tentu merugikan. “belajar dari kasus mafia tanah di jambi,bagi yang belum memiliki sertifikat tanah segera daftarkan dengan program ptsl, tidak dipungut biaya apapun. sertifikat asli yang dimiliki, jangan titipkan di orang terdekat atau orang lain.jangan telantarkan tanah, buat batas permanen.segera laporkan kejahatan mafia tanah ke satgas anti mafia tanah,” jelasnya. ahy pun mengaku, selama beberapa waktu menjabat, betapa kompleksnya permasalahan mafia tanah. dan yang menjadi korban adalah rakyat kecil. baca juga:direhabilitasi tiga bulan baca juga:semua visi-misi presiden terpilih masuk di rapbn 2025 “masyarakat rentan tentu paling menderita, karena tidak punya daya dan upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” ungkapnya. untuk itu, dalam kunjungannya di jambi, juga mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik di 11 kabupaten/kota, dan ini merupakan salah satu program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).  tentu kata ahy, diharapkan dengan sertifikat tanah elektronik ini semakin aman, semakin sederhana prosesnya, dan akuntabel. serta meminimalisir pemalsuan dokumen sertifikat tanah, juga menghindari para mafia tanah menyerobot hak-hak pemilik tanah, bagian dari program ptsl tersebut baca juga:hadi tjahjanto: dari polisi hingga pns, penjudi online lintas profesi baca juga:tambang bumi “ini merupakan bukti konkrit komitmen kami dalam memberantas mafia tanah, kami hadir untuk melindungi, membela rakyat,” pungkasnya. (eri/zen)

Tag

• # menteri agraria dan tata ruang (atr)
• # satgas anti mafia tanah provinsi jambi
• # kasus mafia tanah
• # ahy
• # program ptsl

Share

• 
• 
• 
• 
•