Istana Bantah Isu Keretakan Hubungan Jokowi dan Prabowo

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Tidak benar sama sekali. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat hari ini hubungannya sangat baik, sangat mesra," ujar Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia menganggap isu yang berhembus soal keretakan hubungan Jokowi dan Prabowo merupakan bagian dari bunga-bunga demokrasi.

"Kalau ada isu-isu di luar buat kita itu mungkin bagian dari bunga-bunga demokrasi. Kadang-kadang kan kalau tidak ada isu tidak hangat politik kita, kira-kira seperti itu. Tetapi, tidak ada isu sama sekali antara hubungan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo, tidak ada isu sama sekali," ungkap Hasan.

BACA JUGA:Serap Rp8 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SBSN

BACA JUGA:Jaksa Terdakwa

"Jika ada masalah di luar kita, itu mungkin bagian dari bunga demokrasi. Kadang-kadang, jika tidak ada isu yang tidak hangat dalam politik kita, seperti itu. Namun, tidak ada masalah sama sekali antara hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada masalah sama sekali," kata Hasan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini dukungan dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih solid.

"Sampai hari ini pemerintahan berjalan sangat baik, dukungan solid. Bahkan dari partai-partai yang kemarin juga punya pilihan politik berbeda, tetap stay dan masih ada menteri-menterinya yang ada di kabinet," kata Hasan.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro juga menyatakan bahwa isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto merupakan upaya adu domba yang sengaja dirancang untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

BACA JUGA:Tegaskan Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Ekosistem Siap

BACA JUGA:Pemkab Keluarkan Edaran Netralitas ASN Selama Pilkada 2024

Juri Ardiantoro melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26 Agustus 2024), mengatakan spekulasi tersebut hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan merusak fokus pada agenda pemerintah yang sedang berlangsung.

Juri mengatakan adu domba tersebut dirancang dengan merangkai berbagai informasi, peristiwa, dan kejadian yang terjadi belakangan ini, kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan. (ANTARA)