Wapres Sebut Dana Haji dan Umrah RI Hanya Beri Manfaat Sepihak ke Saudi

JAKARTA, JAMBIKORAN.COM- Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyinggung banyaknya dana penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari Republik Indonesia, namun hanya memberi manfaat secara sepihak kepada masyarakat dan Pemerintah Saudi Arabia.

"Perjalanan haji dan umrah itu mendatangkan dana yang banyak, yang selama ini dinikmati oleh Saudi. Semua fasilitas pemondokan, transportasi, akomodasi, makan, juga konsumsi semuanya yang dapat itu Pemerintah Saudi," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada Forum Silaturahim Antar Travel Haji dan Umroh (SATHU) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) di Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Wapres menilai bahwa pihak Indonesia hanya membawa uang ke Saudi Arabia melalui penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, namun efek bergandanya hanya dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Saudi saja.

Wapres juga menyoroti pembicaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Saudi untuk membahas manfaat yang dapat dirasakan kedua Negara dari penyelenggaraan ibadah tersebut.

BACA JUGA:Kisah Amarah dan Airsoft Gun: Pria di Kendari Tembak Ayah Kekasih, Kini Ditangkap

BACA JUGA:Jangan Sampai Kena Macet, Ini Rekayasa Lalu Lintas saat Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia

Wapres berharap agar pemerintah Saudi dapat membuat kebijakan yang memberikan manfaat tidak hanya pada satu pihak, namun juga terhadap pihak non-Saudi, termasuk Indonesia.

"Apa tidak sebaiknya manfaatnya itu jangan hanya untuk Saudi, tapi juga Indonesia dapat sebagiannya, kita bagi saja transportasinya, akomodasinya, supaya jangan Saudi semua yang dapat, kita pun dapat. Mudah-mudahan ke depan konsumsinya dan sebagainya akan ada, sehingga manfaatnya mulai balik," kata Wapres.

Selain pada nilai manfaat, Wapres juga menekankan agar pemerintah Indonesia bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah Saudi agar penyelenggaraan haji dan umrah lebih baik.

Selain itu, Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat lebih akuntabel, transparan, berkualitas dan proaktif dalam menyusun langkah antisipatif dan mengurangi risiko layanan yang mungkin akan timbul.

BACA JUGA: Meski Ada Perbedaan dengan DPP, DPD Partai Ummat Kerinci Tegaskan Dukungan untuk Tafyani-Ezi

BACA JUGA:The Virgin Rilis Album Full Circle, Pilih Bimbi Sebagai Lagu Utamanya

Wapres mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan silaturahim bersama asosiasi penyelenggara haji dan umrah agar pencarian solusi dan rekomendasi yang lebih baik.