PJ Walikota Jambi Tekankan Pentingnya Evaluasi Kinerja TPPS untuk Percepatan Penurunan Stunting

Reporter: Irma Suryani |

Editor: Rizal Zebua |

Jumat , 06 Dec 2024 - 14:00

Foto rapat Evaluasi Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)-Irma Suryani-

pj walikota jambi tekankan pentingnya evaluasi kinerja tpps untuk percepatan penurunan stunting                            jambikoran.com – pemerintah kota jambi menggelar acara evaluasi kinerja tim percepatan penurunan stunting (tpps) kota jambi tahun 2024 yang berlangsung pada hari ini pada jumat, 6 desember 2024.
acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk forkopimda, tpps provinsi jambi, akademisi, tenaga ahli, dan perwakilan lintas sektor lainnya.
dalam sambutannya, wali kota jambi menegaskan pentingnya evaluasi kinerja ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan angka stunting.
“stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan juga berdampak sosial dan ekonomi jangka panjang. oleh karena itu, percepatan penurunan stunting harus menjadi prioritas bersama seluruh pihak,” ujar pj walikota yang di wakilkan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan simber daya manusia, moncar wodaryanto.
baca juga:tetap optimis penurunan stunting, pj walikota jambi pimpin evaluasi audit stunting
baca juga:evaluasi audit stunting 2024 kota jambi pemerintah kota jambi dalam percepatan penurunan
dalam implementasi kebijakan penurunan stunting, pemerintah mengacu pada peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. salah satu pendekatan utama adalah melalui delapan aksi konvergensi yang melibatkan kerja sama multisektor.
berikut delapan aksi konvergensi yang menjadi panduan:
1. analisis situasi – identifikasi kondisi stunting di wilayah sebagai dasar intervensi.
2. penyusunan rencana kegiatan – membuat perencanaan berbasis data dan kebutuhan lokal.
baca juga: diseminasi audit kasus stunting, pemkab tanjabbar percepatan penurunan stunting
baca juga:minta nakes fokus pelayanan dan isu stunting
3. rembuk stunting – forum diskusi multipihak untuk menyepakati komitmen dan rencana aksi.
4. peraturan bupati/wali kota – penyusunan regulasi lokal sebagai dasar hukum pelaksanaan program.
5. kader pembangunan manusia (kpm) – pelibatan masyarakat dalam mendukung program penurunan stunting.
6. sistem manajemen data – pengelolaan data terpadu untuk pemantauan dan evaluasi program.
baca juga: stunting pr besar yang harus dituntaskan bersama
baca juga:sah tegaskan program makan bergizi gratis bukti prabowo pro rakyat anti stunting
7. pengukuran dan publikasi – monitoring dan penyampaian hasil capaian kepada publik.
8. reviu kinerja tahunan – evaluasi program untuk melihat keberhasilan dan tantangan.
pada tahun ini, fokus acara berada pada aksi kedelapan, yaitu reviu kinerja tahunan.
“reviu ini penting untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di kota jambi,” jelasnya.
baca juga:pemberian makanan tambahan: langkah strategis pemkot jambi dalam memerangi stunting
baca juga:data stunting kota jambi 2024: rincian kasus dan program penurunan terbaru
selama tahun 2024, tpps kota jambi telah menjalankan berbagai program intervensi. namun, evaluasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas setiap langkah yang diambil.
menurut pj walikota, data yang diinput ke dalam sistem monitoring dan evaluasi (monev) web bangda kemendagri juga harus mencerminkan dampak nyata di lapangan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan kota jambi bebas stunting. kita harus pastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat positif, terutama bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa,” tambahnya.
acara ini diharapkan dapat melahirkan langkah strategis baru yang lebih efektif untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di kota jambi.
dengan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pihak, kota jambi optimistis dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. (*)