Penyidik Minta Ahmadi Zubir Hadir Untuk Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Perusakan TPS

Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, yang sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi pada Selasa 31 Desember 2024 lalu, batal hadir. Ahmadi Zubir mengirimkan surat melalui keluarganya yang menyampaikan bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan sebagai orang nomor satu di Kota Sungai Penuh.

“Yang bersangkutan melalui keluarganya mengirimkan surat tidak bisa hadir,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira.

Penyidik pun memberikan toleransi dan meminta agar Walikota Sungai Penuh dapat hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan ulang pada tanggal 3 Januari 2025. “Kami sudah menyampaikan kepada keluarganya untuk bisa hadir pada tanggal 3 Januari 2025,” tambahnya.

Andri juga menegaskan bahwa jika Ahmadi Zubir kembali tidak hadir pada jadwal tersebut, pihaknya akan melayangkan surat panggilan kedua. "Karena penting bagi kami untuk mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Andri.

Ahmadi Zubir dipanggil oleh penyidik Polda Jambi terkait kasus pembakaran dan pengrusakan lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sungai Penuh yang terjadi pada Pilkada serentak 2024 lalu. Kasus ini melibatkan orang-orang yang dekat dengan Walikota Sungai Penuh, dengan beberapa tersangka yang sudah ditahan di Polda Jambi.

Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk di antaranya HH yang terlibat dalam pembakaran TPS 2 di Desa Renah Kayu Embun (RKE), Kecamatan Kumun Debai. Tersangka lainnya adalah JH, DK, ED, J, EK, A, W, I, R, ET, HG, dan PH, yang sebagian besar telah ditangkap. Tiga tersangka lainnya ditangkap di Bukittinggi, Sumatera Barat, setelah melarikan diri menggunakan mobil dinas Kominfo Pemkot Sungai Penuh, Mitsubishi Triton, dengan nomor polisi BH 7879 NF.

Penyidik Polda Jambi kini terus mendalami kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.