Kades Kohod Makin Terdesak, Ada Indikasi Korupsi di Kasus Pagar Laut

Reporter: Antara |

Editor: Finarman |

Jumat , 14 Feb 2025 - 20:06

Meski begitu, Djuhandani enggan mengungkap perihal sosok AR dan apa latar belakang laporan itu.

"Kita belum berkembang sampai situ," ungkap Djuhandhani.

Kendati demikian, penyidik telah menemukan modus operandi dalam kasus pemalsuan sertifikat SHM dan SHGB hingga menimbulkan polemik pagar laut di pesisir utara Tangerang. Ia menyebutkan bahwa terlapor AR bersama rekan-rekannya berupaya melakukan dugaan pemalsuan surat izin pagar laut.

"Di mana terlapor dan kawan-kawan itu membuat menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang," kata Djuhandani.

"Kemudian selanjutnya, ada peran-peran yang membantu dan tentu saja peran-peran pembantu dan lain sebagainya, akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut," ujar dia.

Hingga sebulan penyidikan, Bareskrim belum menetapkan tersangka terkait kasus pagar laut Tangerang. Menurut Djuhandhani, pihaknya masih mendalami dan memerlukan waktu penyidikan, salah satunya menunggu hasil uji laboratorium forensik (Labfor) terkait surat-surat perizinan untuk dicek keasliannya.

"Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat, perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut, yang terjadi di Tangerang," katanya. (*)

kades kohod makin terdesak, ada indikasi korupsi di kasus pagar laut                             
 
kasus pagar laut di pesisir utara tangerang yang ditangani bareskrim polri, turut diselidiki kortas polri.
 
korps pemberantasan tindak pidana korupsi (kortas tipidkor) polri, ikut turun tangan mengusut dugaan korupsi dalam kasus penerbitan shgb pagar laut tangerang.
 
kakortas tipidkor polri irjen cahyono wibowo mengatakan, pihaknya telah mendalami soal dugaan korupsi dalam kasus itu yang menyeret kepala desa kohod arsin bin asip.
 
"kemarin kami sudah terima surat dari pidana umum, menjelaskan bahwanya ada indikasi korupsi," ucap cahyono kepada wartawan di bareskrim polri, jakarta, kamis 13 februari 2025.
 
cahyono mengaku, pihaknya turut diundang dittipidum bareskrim polri untuk mendalami kasus pagar laut 30 km yang membentang di pesisir utara tangerang.
 
"kemudian sudah kami undang kemarin dan diskusi. ada memang fakta itu tapi kami juga perlu dalami dan sekarang berproses. kami masih tahap penelaahan," katanya.
 
cahyono menambahkan, apabila dalam perkembangannya ditemukan fakta tindak pidana korupsi, kortas tipidkor akan meningkatkan status kasusnya ke tahap penyelidikan untuk menemukan unsur pidana.
 
menurutnya, penyidik tak menutup kemungkinan akan memanggil kades kohod arsin dalam rangka pengumpulan keterangan.
 
"jelas pasti bisa dimintai keterangan, diklarifikasikan," pungkasnya.
 
sebelumnya, bareskrim melakukan penggeledahan di tiga lokasi yakni kantor desa kohod, rumah kepala desa kohod arsin, serta rumah sekretaris desa kohod, kecamatan pakuhaji, kabupaten tangerang, banten pada senin 10 februari 2025
 
dalam kasus ini, polisi telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (shgb) dan hak milik (shm) yang ada di wilayah pagar laut tangerang ke tahap penyidikan. melalui peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana yang terjadi. selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.
 
djuhandhani mengatakan penyidik mencurigai modus pemalsuan itu dilakukan oleh kepala desa kohod arsin bersama yang lain dengan menggunakan surat palsu.
 
surat palsu itulah yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan (kantah) kabupaten tangerang.
 
selain itu, djuhandani menambahkan, pihaknya juga menemukan sosok terlapor dalam kasus pagar laut berinisial ar, dengan korban adalah negara kesatuan republik indonesia.
 
meski begitu, djuhandani enggan mengungkap perihal sosok ar dan apa latar belakang laporan itu.
 
"kita belum berkembang sampai situ," ungkap djuhandhani.
 
kendati demikian, penyidik telah menemukan modus operandi dalam kasus pemalsuan sertifikat shm dan shgb hingga menimbulkan polemik pagar laut di pesisir utara tangerang. ia menyebutkan bahwa terlapor ar bersama rekan-rekannya berupaya melakukan dugaan pemalsuan surat izin pagar laut.
 
"di mana terlapor dan kawan-kawan itu membuat menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan kabupaten tangerang," kata djuhandani.
 
"kemudian selanjutnya, ada peran-peran yang membantu dan tentu saja peran-peran pembantu dan lain sebagainya, akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut," ujar dia.
 
hingga sebulan penyidikan, bareskrim belum menetapkan tersangka terkait kasus pagar laut tangerang. menurut djuhandhani, pihaknya masih mendalami dan memerlukan waktu penyidikan, salah satunya menunggu hasil uji laboratorium forensik (labfor) terkait surat-surat perizinan untuk dicek keasliannya.
 
"pada prinsipnya, direktorat tindak pidana umum bareskrim polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat, perkembangan terkait penyidikan terbitnya shgb di dalam kasus pagar laut, yang terjadi di tangerang," katanya. (*)