Bendahara Baznas Divonis 1,5 Tahun Penjara

--
Pengadilan Tipikor Jambi kembali menggelar sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Nur Baity. Setelah melalui proses persidangan, jaksa penuntut umum membacakan nota tuntutannya.
Dalam tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjab Timur, terdakwa Nur Baity tidak terbukti bersalah atas dakwaan pertama, namun terbukti bersalah atas dakwaan alternatif.
Tuntutan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.
Namun penuntut umum, menyatakan bahwa Nur Baity terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang yang sama. Mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan dana dalam pelaksanaan proyek yang melibatkan anggaran negara. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ancaman pidana tambahan berupa pidana kurungan selama 3 bulan, jika denda tidak dibayar,” sebut JPU dalam surat tuntutannya, seperti dikutip dari Sitem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi.
Selain pidana kurungan badan dan denda, jaksa penuntut umum, menuntut masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan. Terdakwa juga akan tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berlanjut.
Terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan dana ZIS untuk berbagai kegiatan, salah satunya untuk kegiatan pembangunan aula pesantren. Kemudian untuk menganti dan pinjaman mengenai biaya haji.
Dari total kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar dari kasus ini, Ali juga menyampaikan bahwa terdakwa telah telah mengembalikan sekitar Rp 1,1 miliar. (ira)