Pemkab Sudah Koordinasi dengan BPN

Reporter: Harpandi |

Editor: Surya Elviza |

Kamis , 21 Dec 2023 - 21:05

Sapril, Sekda Tanjab Timur.--

Langkah selanjutnya, Pemkab Tanjab Timur dan pihak ATR/BPN akan menindaklanjuti hal tersebut bersama pihak desa, kelurahan dan kecamatan, agar mendaftarkan seluruh masyarakatnya yang pada tahun 80 an itu menjadikan sertifikat mereka sebagai agunan di Bank BRI Unit Rantau Rasau tersebut.

"Insya Allah secepatnya akan kita upayakan agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Terkait adanya informasi yang menyebutkan bahwasannya SHM milik warga Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantau Rasau yang dijadikan agunan di Bank BRI Unit Rantau Rasau pada tahun 80 an itu sebagian ada di Bank BRI Unit Nipah Panjang, Tanjab Timur dan sebagiannya lagi ada Bank BRI Kuala Tungkal, Tanjab Barat.

Pihak Desa Rantau Makmur bersama warga setempat dan juga warga Kecamatan Rantau Rasau sudah mendatangi Bank BRI di dua wilayah tersebut. Akan tetapi mereka belum mendapat jawaban pasti dari pihak Bank BRI tersebut terkait keberadaan sertifikat mereka.

Lebih lanjut, terkait hal itu, Sapril kembali menanggapi dan menuturkan, informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Oleh karna itu, kita minta warga setempat untuk lengkapi dulu domuken yang ada kaitannya dengan bukti pinjaman itu atau bukti kepemilikan sertifikatnya, barubkita infentarisir secepatnya," tuturnya.

Dirinya berharap, warga tersebut ada dokumen pendukung yang membytkitkan bahwa mereka memang pernah minjam sejumlah uang pada tahun 80 an dengan agunan SHM tersebut.

"Biasanya di bukti pinjaman itu ada slip nya ada blangko dan berkas-berkas bukti lain yang masih disimpan warga yang minjam itu. Kalau bukti foto copy, kemungkinan kecil nggak ada, soalnya di tahun itu di daerah Rantau Rasau belum ada tempat foto copy," cetusnya.

Selain itu, dalam hal ini, pihak Pemkab Tanjab Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak Bank BRI, selaku pemberi pinjaman dan tempat dimana warga dua kecamatan itu mengagunkan sertifikatnya.

"Mudah-mudahan masyarkat juga masih ada yang menyimpan nomor sertifikatnya. Itu mungki juga bisa mempermudah proses ini. Yang pasti kita akan mengupayakan agar masyarakat di dua kecamatan itu bisa kembali memiliki sertifikat atas tanahnya," pungkasnya. (pan/viz)

pemkab sudah koordinasi dengan bpn                            muarasabak - sudah puluhan tahun warga desa rantau makmur, kecamatan berbak dan sebagai warga di kecamatan rantau rasau, kabupaten tanjab timur berharap bisa kembali memiliki sertifikat hak milik (shm) atas tanah mereka.
hal ini setelah, sertifikat yang dahulunya mereka jadikan agunan di bank bri unit rantau rasau sekitar tahun 80 an, tidak tau kejelasannya dan keberadaanya hingga kini, setelah bank tersebut mengalami musibah kebakaran sekitar tahun 1983 atau 1984 silam.
baca juga:tips menjaga kesehatan kulit
baca juga:cara menjaga keseimbangan gula darah
 
sertifikat itu sendiri digunakan warga tersebut untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk kredit bimas di bank bri unit rantau rasau. yang mana, hasil pinjaman itu mereka gunakan untuk membeli peralatan pertanian dan kebutuhan pertanian lainnya.
berbagai upaya telah dilakukan oleh warga dua kecamatan tersebut beserta perangkat desa dan perangkat kecamatan setempat. hal ini guna mendapatkan kepastian terakit keberadaan sertifikat mereka dan juga mencari tau bagaimana agar sertifikat itu bisa kembali mereka milik.
akan tetapi, sudah puluhan tahun berlalu, harapan itu masih juga belum terwujudkan. dan warga dua kecamatan yang ingin kembali memiliki sertifikat mereka meminta agar hal ini bisa menjadi perhatian dari pemkab dan instansi terkait lainnya.
sebab, sertifikat ini memiliki kedudukan hukum tertinggi di antara bukti legalitas properti lahan atau tanah mereka. hal tersebut dikarenakan sertifikat tidak memiliki campur tangan kepemilikan hak lain.
dan dengan adanya sertifikat ini, masyarakat tidak khawatir lagi atas kelegalan serta keabsahan tanah yang mereka miliki kedepanya.
menanggapi permasalahan ini, sekda tanjab timur, sapril, saat diwawancarai langsung meresponnya dengan baik. dimana, dirinya mengatakan, terkait dengan shm warga kecamatan rantau rasau dan kecamatan berbak, memang sudah menjadi keluhan yang belum kunjung usia sejak kini.
"dahulunya shm warga dua kecamatan itu mereka jadikan agunana di bank bri unit rantau rasau sekitar tahun 80 an. setelah itu bank tersebut mengalami musibah kebakaran, dan berkemungkinan shm mereka juga ikut terbakar," ucapnya.
pasca kejadian itu, warga yang sebelumnya menjadikan sertifikat mereka sebagai agunan di bank bri tersebut, puluhan tahun merasa bahwa tanah yang mereka miliki saat ini tidak memilki legal formalnya. dan meminta agar bisa difasilitasi untuk mengurus kembali  sertifikat mereka.
"baru-baru ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak atr/bpn. dan alhamdulillah, pada prinsipnya mereka siap membantu permasalahan sertifikat warga dua kecamatan itu," ujar sapril.
langkah selanjutnya, pemkab tanjab timur dan pihak atr/bpn akan menindaklanjuti hal tersebut bersama pihak desa, kelurahan dan kecamatan, agar mendaftarkan seluruh masyarakatnya yang pada tahun 80 an itu menjadikan sertifikat mereka sebagai agunan di bank bri unit rantau rasau tersebut.
"insya allah secepatnya akan kita upayakan agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik," ungkapnya.
terkait adanya informasi yang menyebutkan bahwasannya shm milik warga kecamatan berbak dan kecamatan rantau rasau yang dijadikan agunan di bank bri unit rantau rasau pada tahun 80 an itu sebagian ada di bank bri unit nipah panjang, tanjab timur dan sebagiannya lagi ada bank bri kuala tungkal, tanjab barat.
pihak desa rantau makmur bersama warga setempat dan juga warga kecamatan rantau rasau sudah mendatangi bank bri di dua wilayah tersebut. akan tetapi mereka belum mendapat jawaban pasti dari pihak bank bri tersebut terkait keberadaan sertifikat mereka.
lebih lanjut, terkait hal itu, sapril kembali menanggapi dan menuturkan, informasi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. "oleh karna itu, kita minta warga setempat untuk lengkapi dulu domuken yang ada kaitannya dengan bukti pinjaman itu atau bukti kepemilikan sertifikatnya, barubkita infentarisir secepatnya," tuturnya.
dirinya berharap, warga tersebut ada dokumen pendukung yang membytkitkan bahwa mereka memang pernah minjam sejumlah uang pada tahun 80 an dengan agunan shm tersebut.
"biasanya di bukti pinjaman itu ada slip nya ada blangko dan berkas-berkas bukti lain yang masih disimpan warga yang minjam itu. kalau bukti foto copy, kemungkinan kecil nggak ada, soalnya di tahun itu di daerah rantau rasau belum ada tempat foto copy," cetusnya.
selain itu, dalam hal ini, pihak pemkab tanjab timur juga akan berkoordinasi dengan pihak bank bri, selaku pemberi pinjaman dan tempat dimana warga dua kecamatan itu mengagunkan sertifikatnya.
"mudah-mudahan masyarkat juga masih ada yang menyimpan nomor sertifikatnya. itu mungki juga bisa mempermudah proses ini. yang pasti kita akan mengupayakan agar masyarakat di dua kecamatan itu bisa kembali memiliki sertifikat atas tanahnya," pungkasnya. (pan/viz)