100 Pekerja di Setiap RT di Kota Jambi Akan Tercover BPJS Ketenagakerjaan

JAMBI,JAMBIKORAN.COM - BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kota Jambi yang berlangsung di Kantor Wali Kota pada Selasa 4 Maret 2025.

Silaturahmi ini disambut langsung oleh Walikota Jambi, Maulana yang turut dihadiri oleh Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel, Muhyidin, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian.

Silaturahmi ini dilakukan dalam rangka menyambut komitmen Walikota Jambi untuk mendaftarkan 100 pekerja rentan di setiap RT ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja rentan di Kota Jambi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyambut baik komitmen tersebut. Ia menilai bahwa program ini sejalan dengan visi BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan seluruh pekerja, termasuk pekerja informal dan rentan, mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

BACA JUGA:Jaga Stabilitas Harga Sembako saat Ramadan, Pemkab Batanghari Gelar Gerakan Pangan Murah

BACA JUGA:BI Jambi Buka Layanan Penukaran Uang di Tiga Masjid Selama Ramadhan

“Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan. Kami sangat mengapresiasi komitmen Walikota Jambi dan siap mendukung penuh implementasi program ini,” ujarnya.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan semakin banyak pekerja di sektor informal yang mendapatkan perlindungan sosial, sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif.

BACA JUGA:Polisi Amankan Satu Excavator, Saat Penertiban PETI di Bungo

BACA JUGA:Jembatan Bailey di Bungo Segera Uji Coba, Ini Kata Kepala BPJN

Pada dasarnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pekerja, terutama yang berada dalam kategori rentan. Melalui program ini Pemkot Jambi memastikan bahwa seluruh pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, memiliki perlindungan yang memadai. Bahkan langkah Walikota Jambi ini menjadi contoh nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pekerja. (*)