Bupati Bungo Tinjau Kesiapan Mall Pelayanan Publik, Di Gedung Serunai Baru

MUARABUNGO – Bupati Bungo, H. Mashuri, S.P., M.E., meninjau kesiapan fasilitas dan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Serunai Baru, lantai III, Pasar Bawah, pada Kamis (23/01/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo H. Mashuri menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyiapkan sebagian layanan yang tersedia di MPP. Saat ini, sebanyak 13 layanan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ke depannya akan terus ditambah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

"Hari ini sengaja kita meninjau Mall Pelayanan Publik Satu Pintu karena beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan soft launching. Alhamdulillah, sebagian sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini, ada 13 layanan yang sudah tersedia di sini," ujar Bupati Mashuri.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bungo berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan jumlah layanan di MPP agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

BACA JUGA:Mobil Terjebak di Jalan Berkubang Lumpur, Warga Tiga Desa Minta Perbaikan Segera Dilakukan

BACA JUGA:M Syukur Minta Mantan Pejabat Kembalikan Kendaraan Dinas

"Insyaallah, secara bertahap kita akan penuhi kebutuhan di Mall Pelayanan Publik ini. Saat ini saja, sudah ada 134 jenis layanan yang bisa diakses masyarakat. Kita berharap ke depan, semua layanan baik dari instansi vertikal maupun yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dapat terintegrasi di sini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi," tambahnya.

Mall Pelayanan Publik Satu Pintu diharapkan menjadi pusat layanan yang efisien dan terpadu, sehingga masyarakat Bungo tidak perlu lagi mengunjungi banyak tempat untuk mengurus berbagai dokumen dan perizinan. Dengan konsep pelayanan satu pintu, berbagai layanan dari instansi pemerintah maupun swasta dapat diakses dengan lebih cepat dan nyaman.

Kehadiran MPP ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bungo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (mai)