Walikota Jambi Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Dalam Musrenbang RKPD 2026

Reporter: Rizal Zebua |

Editor: Rizal Zebua |

Kamis , 20 Mar 2025 - 17:07

Walikota Jambi, Maulana dan Wawako Diza saat menjadi pembicara pada Musrenbang.-jambi independent-Jambi Independent

“Kita harus menjawab tantangan ini dengan rasionalisasi kebijakan serta program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memastikan Kota Jambi terus berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam menetapkan langkah-langkah strategis pembangunan Kota Jambi, memastikan kebijakan yang diterapkan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri menyebutkan, Musrenbang RKPD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan.

Sebelum pelaksanaan Musrenbang, Pemkot Jambi telah menerima 3.981 usulan dari masyarakat melalui e-planning.

“Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah,” kata dia.

Pada tahap ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana kerja mereka. Sinkronisasi tersebut dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah yang berlangsung pada 27 Februari – 7 Maret 2025.

Selain usulan masyarakat, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga telah diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024.

“Pokir DPRD ini akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD,” sebutnya.

Dalam rangka efisiensi dan optimalisasi kebijakan pembangunan, Musrenbang RKPD Tahun 2026 kali ini juga dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemkot Jambi berharap perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Musrenbang RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga," singkatnya. (zen)

walikota jambi tegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan  dalam musrenbang rkpd 2026                            jambi - pemerintah kota jambi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahun 2026 sebagai puncak dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kamis 20 maret 2025.
acara ini menjadi momen penting dalam finalisasi rkpd kota jambi 2026, yang akan menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan kota ke depan.
walikota jambi, dr dr h maulana, mkm, dalam sambutannya menegaskan bahwa, rkpd harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh perangkat daerah.
“saya berharap komitmen dan konsistensi dari seluruh kepala perangkat daerah beserta jajarannya untuk menerjemahkan rencana kerja pemerintah daerah kota jambi ke dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2026,” jelasnya.
baca juga:pemkot jambi gelar musrenbang rkpd 2026 untuk rencana pembangunan daerah yang lebih terarah
baca juga:resep es lumut nutrijel, manis-manis seger untuk berbuka puasa
“hal ini harus memperhatikan kerangka logis, faktor kunci sukses, serta aspek kolaborasi dan harmonisasi antarperangkat daerah,” ujar maulana.
menurutnya, musrenbang rkpd 2026 bukan sekadar agenda formalitas, tetapi menjadi wahana strategis dalam menampung dan mengintegrasikan aspirasi masyarakat.
saat ini, kota jambi masih menghadapi dua tantangan utama, yaitu banjir dan kemacetan, yang berdampak pada aktivitas dan produktivitas warga.
jika tidak segera ditangani secara menyeluruh, permasalahan ini akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi kota.
“pemerintah kota jambi melihat permasalahan banjir dan kemacetan secara komprehensif. oleh karena itu, strategi, kebijakan, dan program penanganannya ke depan tidak boleh lagi bersifat parsial dan temporer. saya ingin ada kajian yang menyeluruh agar kebijakan yang ditempuh mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
dalam kesempatan ini, musrenbang rkpd 2026 juga dirangkaikan dengan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kota jambi 2025-2029.
forum ini menjadi sarana penting untuk menggali masukan konstruktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target prioritas pemerintah.
walikota maulana juga menekankan pentingnya kolaborasi dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan, mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“kita harus menjawab tantangan ini dengan rasionalisasi kebijakan serta program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. dengan kolaborasi yang baik, kita bisa memastikan kota jambi terus berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera,” pungkasnya.
musrenbang rkpd 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam menetapkan langkah-langkah strategis pembangunan kota jambi, memastikan kebijakan yang diterapkan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
sementara itu, kepala bappeda kota jambi, suhendri menyebutkan, musrenbang rkpd 2026 ini berpedoman pada rencana pembangunan daerah (rpd) kota jambi, rkpd provinsi jambi, rencana kerja pemerintah (rkp) nasional, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan.
sebelum pelaksanaan musrenbang, pemkot jambi telah menerima 3.981 usulan dari masyarakat melalui e-planning.
“usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah,” kata dia.
pada tahap ini, setiap organisasi perangkat daerah (opd) menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana kerja mereka. sinkronisasi tersebut dilakukan dalam forum perangkat daerah yang berlangsung pada 27 februari – 7 maret 2025.
selain usulan masyarakat, pokok pikiran (pokir) dprd juga telah diajukan melalui aplikasi sipd ri, sesuai dengan surat edaran kpk nomor 2 tahun 2024.
“pokir dprd ini akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen rkpd,” sebutnya.
dalam rangka efisiensi dan optimalisasi kebijakan pembangunan, musrenbang rkpd tahun 2026 kali ini juga dirangkaikan dengan konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2025-2029.
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemkot jambi berharap perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"musrenbang rkpd ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di kota jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga," singkatnya. (zen)