Walikota Maulana Minta Percepatan Anggaran, Bantu Penanganan Banjir di Kota Jambi

JAMBI – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kota Jambi, terutama di kawasan Sungai Asam.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di lokasi pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, pada Senin (14/4).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi V DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, bersama sejumlah anggota DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa, banjir di Kota Jambi terjadi akibat sejumlah faktor,.

BACA JUGA:Walikota Maulana Dorong Percepatan BPHTB, Demi Kemudahan Investasi di Kota Jambi

BACA JUGA:Pemkot dan IPPAT Kota Jambi Sepakat Berikan Layanan BPHTB Yang Mudah, Cepat dan Membahagiakan

Salah satunya adalah penyempitan aliran Sungai Asam serta belum tuntasnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

"Kami bersyukur dengan kedatangan Komisi V DPR RI ini, karena kami bisa langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Jambi,” kata dia.

“Jika hujan turun selama tiga jam saja dengan intensitas tinggi, sejumlah wilayah langsung tergenang," ujar Maulana.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi telah mengusulkan pembangunan kolam retensi dan pembebasan lahan sebagai solusi jangka panjang. 

Maulana juga menegaskan bahwa, pihaknya telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp5 miliar untuk mendukung proyek tersebut.

"Sudah disepakati bersama, Pemerintah Provinsi Jambi akan membantu Rp25 miliar, dan sisanya diharapkan dari pemerintah pusat,” jelasnya.

“Kami tinggal menunggu realisasi anggaran dari pusat agar pengerjaan bisa segera dilakukan," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa, pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar.