Tiga Komisi Sampaikan Laporan Terhadap LKPJ, Saat Rapat Paripurna DPRD Tanjab Timur

Firmansyah, Ketua Komisi III saat menyampaikan laporannya.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent
MUARASABAK - DPRD Tanjab Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur, Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat Paripurna yang digelar pada hari Jumat 25 April 2025 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., yand didampingi Wakil Ketua I, Hasnibah, A.Md, Sekda Tanjab Timur, Sapril, S.IP, serta diikuti oleh sejumlah anggota DPRD setempat, perwakilan Kepada OPD, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, komisi-komisi DPRD Tanjab Timur memberikan rekomendasi kepada masing-masing OPD untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Nugraha Setiawan, dari Ketua Komisi I menuturkan, Dinas Dukcapil dari pagu anggaran sebesar Rp. 5,4 Miliar, terealisasi Rp. 5,3 Miliar. Rekomendasi yang diberikan agar Dinas Dukcapil melakukan penguatan infrastruktur sistem informasi dan registrasi untuk pendaftaran penduduk, melalui kegiatan rekam dan cetak KTP di kecamatan, TAPD diminta untuk memberikan dukungan anggaran sarana dan prasarana.
BACA JUGA:BBS Beri Bantuan ke Korban Kebakaran, Gerak Cepat Beri Perhatian ke Masyarakat
BACA JUGA:PPPK Muaro Jambi Terima SK 1 Juli 2025
"Dinas Dukcapil juga diminta untuk lebih aktif dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya dokumen dan data kependudukan berbasis nasional, serta pengurusan akte kelahiran," ucapnya.
Sementara itu, M. Feisal Nur Wahyu, Ketua Komisi II memberikan rekomendasi kepada kepada sejumlah OPD, salah satunya seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), untuk segera mencarikan solusi terkait permasalahan drainase yang berlokasi di Pasar Blok D Geragai yang terkena dampak banjir akibat tidak adanya drainase.
"Kemudian Dinas Perkim juga diminta untuk memperbaiki aliran pipa air berai di Kecamatan Dendang yang banyak mengalami kebocoran, serta memberikan pelayanan air bersih bagi warga mendapatkan pelayanan. Kemudian Dinas Perkim diminta untuk menambah penerangan jalan umum untuk membantu mobilisasi pad malam hari," ujarnya.
Selanjutnya, Firmansyah Ayusda, S.Pd.I, Ketua Komisi III, dalam laporannya memberikan rekomendasi kepada OPD, salah satunya Dinas Pendidikan agar memberikan ketegasan kepada Kepala Sekolah untuk perbaikan data Dapodik, pemetaan asset dilingkungan Dinas Pendidikan, memberikan perhatian terhadap minimnya meubeler dan menyediakan tempat yang baru bagi TK yang ada di Taman Selaras Pinang masak.
"Selain itu Dinas Pendidikan diingatkan untuk rutin melakukan Monev ke sekolah, menginventarisir bangunan sekolah yang perlu perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana serta menginventarisir tenaga kerja," ungkapnya. (Pan/Viz)