Cegah Birokrasi Berbelit, Wali Kota Jambi Dorong Digitalisasi Pengurusan PBG dan PBB

JAMBI, JAMBIKORAN.COM  - Wali Kota Jambi memimpin langsung apel penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus meresmikan peluncuran layanan pengaduan online “Pak BOS” (Pelayanan Aduan Keluhan dan Bantuan Online Sistem) milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Selasa 29 April 2025.

Langkah ini disebut sebagai upaya strategis untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat pelayanan publik di bidang perizinan.

Menurut Wali Kota Jambi, penertiban PBG dan peluncuran "Pak BOS" memiliki manfaat ganda.

Pertama, untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan dari perbankan, yang mensyaratkan kepemilikan dokumen legal seperti PBB dan PBG.

Kedua, menjadi sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor perizinan bangunan.

"Masih banyak masyarakat yang kesulitan memahami proses pelayanan PBB dan perizinan bangunan. Padahal kita sudah sederhanakan. Namun, kita harus terus memangkas birokrasi agar tidak muncul lagi istilah ‘sulit’ atau ‘berbelit-belit’. Sekarang, prinsipnya harus mudah, cepat, dan membahagiakan," ujar Wali Kota dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang proaktif, termasuk dalam mendekatkan layanan ke masyarakat.

"Jangan tunggu masyarakat datang. Kalau perlu, bantu mereka hingga ke lokasi. Kita tahu banyak warga yang tidak tamat sekolah tapi punya aset besar. Tugas kita menjembatani," tambahnya.

PBG menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kelayakan bangunan untuk pengajuan pinjaman, perizinan usaha, dan pemanfaatan aset.

Wali Kota juga menyebut bahwa potensi PAD dari sektor ini bisa mencapai Rp600-700 miliar jika digarap serius.

Dengan diluncurkannya “Pak BOS”, masyarakat kini bisa menyampaikan keluhan dan permohonan layanan secara daring tanpa harus antre atau datang langsung ke kantor.

Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik dan transparansi birokrasi di Kota Jambi.(*)