Komarudin Hidayat Terpilih Secara Aklamasi, Pimpin Dewan Pers Periode 2025-2028

Reporter: Antara |

Editor: Jennifer Agustia |

Sabtu , 17 May 2025 - 13:22

Prof Komarudin Hidayat (empat kiri) bersama pengurus Dewan Pers periode 2025-2028.-IST/Jambi Independent-Jambi Independent

Disebutkannya, era demikian merupakan bentuk baru 'kolonialisme digital' yang menyerang pola pikir dan perilaku masyarakat melalui algoritma yang mengatur konsumsi informasi.

"Karena yang diserang itu sekarang adalah pemikiran dan perilaku masyarakat. Terutama oleh yang disebut digital colonialism. Kolonialisme digital, algoritma, itu mengarahkan perilaku kita. Sekarang kita melihat dunia, itu kan tergantung apa kata handphone," selorohnya.

Komarudin yang juga mantan rektor UII itu mengajak semua pihak terlibat aktif dalam mendidik publik dan membersihkan ruang digital dari konten-konten yang hanya sensasional.

"Dewan Pers dan juga guru-guru, pendidik, juga medsos, perlu kerja sama. Pertama, mendidik masyarakat, juga untuk main cleansing membersihkan pikiran-pikiran, sampah-sampah yang mengganggu, komunikasi wacana kita, banyak sekali," ujar Komaruddin.

Ditegaskannya, tantangan di tengah era kolonialisme digital demikian menjadi perhatian serius bagi kepengurusan Dewan Pers ke depan.

Menkomdigi Meutya Hafid berharap Dewan Pers dengan terpilihnya Prof Komardin Hidayat sebagai ketua ini untuk selalu menjaga kualitas informasi publik di tengah disrupsi digital dan kemajuan AI yang makin kompleks.

"Ini tugasnya memang menantang. Tantangan terhadap pers semakin bertambah, terkhusus sekarang di era media baru,” ujar melalui rilisnya, Kamis (15/5).

Dilanjutkan, seiring derasnya arus informasi digital, maka dibutuhkan ketelitian dalam memilah kebenaran serta komitmen terhadap kode etik jurnalistik.

Ia juga mengingatkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi memperburuk penyebaran hoaks secara masif. Dengan teknologi artificial, katanya, publik akan semakin sulit membedakan mana yang betul dan mana yang palsu. Hal ini merupakan tantangan yang jauh lebih besar pada Dewan Pers untuk memastikan etika dan kualitas jurnalisme terjaga.

Meutya juga mengungkapkan keprihatinan atas menyusutnya ruang redaksi dan hilangnya pekerjaan jurnalis dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini tentu bukan sekadar isu bisnis, tapi juga dapat menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat,” ujarnya. (*)

komarudin hidayat terpilih secara aklamasi, pimpin dewan pers periode 2025-2028                            jakarta - cendekiawan muslim prof komarudin hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan pers periode 2025-2028. ia dipilih oleh anggota dewan pers, rabu 14 mei 2025 di kantor dewan pers jakarta, untuk menggantikan kepengurusan periode sebelumnya yang dipimpin ninik rahayu.
dengan terpilihnya prof komarudin hidayat, kepengurusan baru dewan pers periode 2025-2028 juga dibentuk.
kepengurusan terdiri wakil ketua totok suryanto, ketua komisi pengaduan-penegakan etika pers muhammad jazuli, ketua komisi hukum-perundang-undangan abdul manan, ketua komisi diklatbang profesi busyro muqoddas dan ketua komisi kemitraan hubungan antarlembaga rosarita niken widiastuti.
selanjutnya, ketua komisi penelitian-pendataan dan ratifikasi yogi hadi ismanto, ketua komisi informasi-komunikasi maha eka swasta dan ketua komisi digital dan sustainability dahlan dahi.
baca juga: presiden prabowo terima kunjungan pm australia, bahas kerja sama strategis indonesia-australia
baca juga:malaysia kutuk keras rencana eskalasi operasi militer israel di gaza
terpilihnya mantan rektor universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta itu juga ditandai dengan serah terima jabatan dari ninik rahayu, ketua dewan pers periode 2022-2025. 
komisi-komisi di dewan pers turut menyertai serah terima jabatan tersebut.
serah terima jabatan secara simbolis dilakukan dengan penyerahan buku dari ninik ke komaruddin yang berisi kinerja tiga tahun dewan pers 2022-2025.
ikut menghadiri acara serah terima jabatan itu antara lain menkomdigi meutya viada hafid, ketua komisi yudisial, amzulian rifai wakil menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak veronica tan, dan kadiv humas polri irjen pol sandi nugroho.
komaruddin mengaku telah menerima tugas yang tidak ringan di dewan pers. hal itu diketahuinya dari judul buku laporan “menjaga kualitas jurnalisme di tahun-tahun menurunnya indeks kemerdekaan pers” yang diberikan kepengurusan sebelumnya.
judul buku itu, sebutnya, telah menunjukkan tantangan yang berat di masa mendatang.
seusai sertijab, komarodin kepada wartawan menyebut tantangan pers dewasa ini yaitu di tengah tumbuh kembangnya media sosial dan teknologi ai.  
tantangan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dewan pers bersama para jurnalis, pendidik, kementerian dan masyarakat luas. 
disebutkannya, era demikian merupakan bentuk baru 'kolonialisme digital' yang menyerang pola pikir dan perilaku masyarakat melalui algoritma yang mengatur konsumsi informasi.
"karena yang diserang itu sekarang adalah pemikiran dan perilaku masyarakat. terutama oleh yang disebut digital colonialism. kolonialisme digital, algoritma, itu mengarahkan perilaku kita. sekarang kita melihat dunia, itu kan tergantung apa kata handphone," selorohnya.
komarudin yang juga mantan rektor uii itu mengajak semua pihak terlibat aktif dalam mendidik publik dan membersihkan ruang digital dari konten-konten yang hanya sensasional.
"dewan pers dan juga guru-guru, pendidik, juga medsos, perlu kerja sama. pertama, mendidik masyarakat, juga untuk main cleansing membersihkan pikiran-pikiran, sampah-sampah yang mengganggu, komunikasi wacana kita, banyak sekali," ujar komaruddin.
ditegaskannya, tantangan di tengah era kolonialisme digital demikian menjadi perhatian serius bagi kepengurusan dewan pers ke depan.
menkomdigi meutya hafid berharap dewan pers dengan terpilihnya prof komardin hidayat sebagai ketua ini untuk selalu menjaga kualitas informasi publik di tengah disrupsi digital dan kemajuan ai yang makin kompleks.
"ini tugasnya memang menantang. tantangan terhadap pers semakin bertambah, terkhusus sekarang di era media baru,” ujar melalui rilisnya, kamis (15/5).
dilanjutkan, seiring derasnya arus informasi digital, maka dibutuhkan ketelitian dalam memilah kebenaran serta komitmen terhadap kode etik jurnalistik.
ia juga mengingatkan bahwa kecerdasan buatan berpotensi memperburuk penyebaran hoaks secara masif. dengan teknologi artificial, katanya, publik akan semakin sulit membedakan mana yang betul dan mana yang palsu. hal ini merupakan tantangan yang jauh lebih besar pada dewan pers untuk memastikan etika dan kualitas jurnalisme terjaga.
meutya juga mengungkapkan keprihatinan atas menyusutnya ruang redaksi dan hilangnya pekerjaan jurnalis dalam beberapa tahun terakhir.
“ini tentu bukan sekadar isu bisnis, tapi juga dapat menyangkut kualitas demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat,” ujarnya. (*)