IKPA Triwulan III 2023 Tingkat KPPN Bangko Capaian, Kendala dan Rekomendasi

Reporter: Hardiyanto |

Editor: Jambi Independent |

Kamis , 28 Dec 2023 - 20:09

Hardiyanto-jambi independent-Jambi Independent

Indikator kedua adalah belanja kontraktual di angka 94,74 yang mengindikasikan progres pelaksanaan kegiatan belanja kontraktual belum maksimal yang diakibatkan karena terdapat belanja modal dengan nilai 50 s.d. 200 juta yang baru direalisaikan di triwulan II dan III, yang mana seharusnya direalisasikan di triwulan I.

Indikator ketiga adalah penyelesaian tagihan di angka 100 yang mengindikasikan ketepatan waktu progres penyelesaian pembayaran/tagihan kegiatan belanja pemerintah di K/L berdasarkan selisih waktu tanggal BAST/BAPP dengan tanggal konversi data SPM di KPPN (SPM Kontraktual Non BelanjaPegawai yang tepat waktu maksimal 17 harikerja).

Indikator keempat adalah nilai pengelolaan UP dan TUP di angka 99,30. Hal ini mengindikasikan masih terdapat satker yang terlambat mengajukan penggantian UP kepada KPPN dan nilai pengajuan penggantian UP yang tidak ideal. Indikator kelima adalah nilai dispensasi SPM di angka 100. Hal inimenggambarkan tidak adanya satker yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb Jambi ataupun Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb akibat terlambat dalam mengajukan SPM.

Aspek kualitas hasil pelaksanaana nggaran ditunjukkan dari indicator Capaian Output(CAPUT) satker dalam lingkup wilayah kerja KPPN Bangko, tingkat capaian output sudah baik yang berada pada angka 95,93.

Dari kedelapanindikator yang yang termuat ke dalam tiga aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran adalah dapat digambarkan sebagai berikut;

• Dari ketiga nilai di atas menunjukan ada ketercapaian aspek dengan nilai kualitas perencanaan di angka 84,89. Ketercapaian dari aspek pelaksanaan anggaran di angka 98,78, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran di angka 98,33. Kemudian setelah dilakukan pembobotan didapatlah nilai IKPA di angka95,93 untuk Triwulan III tahun 2023.

• Dalam hal perencanaan kas (RPD) ini sangat membantu dalam memberikan informasi kepada Kuasa BUN dalam menjaga kualitas manajemen likuiditas kas negara. Pencanaan kas yang baik menunjukkan efisiensi penyaluran dana sesuai dengankebutuhan (tepat waktu dan tepatjumlah). Adapun indikator lainnya dari aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah (SPM) tingkatkesalahan SPM. Kesalahan SPM menyebabkan tertundanya pembayaran pada pihak ketiga yang telah menyediakan barang dan jasa kepada pemerintah. Ada dua jenis kesalahan SPM yang sering terjadi yaitu Kesalahan SPM karena kesalahan pada uraian SPM, kesalahan pada berkas dan dokumen pendukung dandan kesalahan SPM yang dikarenakan kesalahan pada supplier SPM.

Rekomendasi Tindak Lanjut

BACA JUGA:Tips Redakan Demam Bayi

Memperhatikan kendala di atas maka setiap satker sebaiknya melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggarannya:

1. Dari aspek kesesuaian dengan perencanaan, setiap satker sebaiknya secara rutin menelaah DIPA dan dokumen-dokumen penganggaran seperti POK dan RKAKL agar dapat segera mendeteksi kendala ketersediaan pagu. Kendala ketersediaan pagu dapat berupa adanya blokir, kesalahan kodefikasi dan kesalahan akun. Satker harus secara rutin melakukan evaluasi rencana kegiatan dan proyeksi kegiatan. Hasil penelaan, evaluasi, dan proyeksi dapat ditindaklanjuti dengan revisi pembukaan blokir, revisipenyesuaian akun, revisi administrasi, ataupun revisi POK sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing revisi.

ikpa triwulan iii 2023 tingkat kppn bangko capaian, kendala dan rekomendasi                            pendahuluan
kementerian keuangan sebagai bendahara umum negara (bun) menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang secara kuantitatif mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian dan lembaga. 
ada tiga aspek yang dinilai yaitu dari aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek kualitas pelaksanaan anggaran, dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. masing-masing aspek di atas diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:
1. aspek kualitas perencanaan anggaran, indikatornya meliputi: revisi dipa (rev) dan deviasi halaman iii dipa (hal3).
baca juga:munajat sah jaga spritualitas perjuangan prabowo gibran di provinsi jambi.
baca juga:sinsen sambangi jambi independent workshop bedah technology for journalist
2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran, indikatornya meliputi: penyerapan anggaran (real), belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan up dan tup, dan dispensasi spm.
3. aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, indikatornya adalah capaian output.  
kedelapan indikator dapat dikelompokkan dalam tiga aspek untuk memudahkan pengukuran kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. 
kementerian dan lembaga (k/l) sebagai pemegang kewenangan pengguna anggaran bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing. pada tingkat vertikal kementerian dan lembaga, satker yang bertanggungjawab atas kinerja pelaksanaan anggaran secara berjenjang di tingkat pusat kementerian lembaga, dan secara rutin melakukan monitoring kemajuan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (ikpa) masing-masing.
baca juga:manchester city (3) vs (1) everton, bangkit dari ketinggalan untuk menang
baca juga:gol perdana membawa kebahagian
direktorat jenderal perbendaharaan telah memfasilitasi kegiatan monitoring kiner japelaksanaan anggaran dengan menyediakan tab indikator pelaksanaan anggaran satker pada menu monev pa pada aplikasi omspan yang dapat diakses oleh masing-masing satker. akses dapat dilakukan dengan menggunakan user dan password yang dimiliki, sebagai pengelola keuangan pada masing-masing satker kementerian dan lembaga.
dengan fasilitas ini maka pengguna anggaran dapat melakukan pemantauan kinerja masing-masing  satker, dengan melihat indikator kinerja yang belum maksimal dan indikator kinerja mana yang sudah berjalan dengan baik.
penulis mencoba memaparkan analisa tiga aspek kendala umum pelaksanaan anggaran dengan cara melihat persentase satker yang berhasil mencapai “nilai” 100 pada masing-masing  indikator pelaksanaan anggaran, dari seluruh satker yang memiliki indikator pelaksanaan anggaran. adapun periode analisa dibatasi pada triwulan iii 2023.
tinjauan umum pelaksanaan anggaran
baca juga:rencanakan ajukan pk, soal polemik tanah sdn 212 kota jambi
baca juga:covid-19 meningkat, asn tetap boleh cuti akhir tahun 
kppn bangko membina 49 satker dari 10 kementerian lembaga di kabupaten merangin dan sarolangun. selama triwulan iii tahun 2023 ikpa kppn bangko sebagai bun di daerah mengalami peningkatan 0,76 poin dari 95.17 pada triwulan yang sama di tahun 2022, menjadi 95.93 pada triwulan iii tahun 2023. hal ini tentunya karena kinerja ikpa satker-satker pada wilayah kerja kppn bangko yang terus meningkat. 
di tahun 2023, penyempurnaan pembobotan dan kriteria masing-masing indikator dilakukan dalam rangka meningkatkan relevansi transaksi keuangan, kedisiplinan, ketaatan dan simplikasi pelaksanaan anggaran.
analisa kendala umum pelaksanaan anggaran
dari aspek kualitas perencanaan anggaranya itu, indikator revisi(rev) yang menggunakan polarisasi minimal (bila tidak ada aktivitas maka capaian semakin tinggi) dengan capaian 100 sampai dengan akhir triwulan iii 2023. capaian 100% menunjukkan kondisi tidak ada revisi dengan katagori dalam kewenangan pagu tetap (kode 2xx pada aplikasi customweb).
baca juga:siap lakukan intervensi harga, jika terjadi lonjakan
baca juga:sudah lama padam, kondisi lampu di jemabatan batanghari ii
frekuensirevisi dipa mencerminkan kesesuaian ketersediaan anggaran dan kebutuhan. makin tinggi frekuensi revisi dipa satker, berbanding lurus dengan ketidak sesuaian rencana anggaran dan realisasi/kebutuhan yang tercantum dalam dipa. proses revisi dapat berpengaruh pada tertundanya kegiatan yang telah direncanakan. indikator yang perlu mendapat perhatian adalah deviasi halaman iii dipa (dev) yang hanya pada tingkat 69,77. kondisi ini menunjukan acuan perencanaan manajemen kas pada satker masih belum sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
perencanaan manajemen kas bulanan dalam bentuk prediksi penarikan dana yang tercantum pada halaman iii dipa yang sesuai dengan penarikan dana yang riil di lapangan, akan memberikan gambaran kesesuaian rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan, juga kepastian waktu dan jumlah penarikan dana satker. 
dampak positif yang dapat dicapai adalah perencanaan kas bulanan pada satker dapat dirumuskan dengan baik. adapun indikator pagu minus sampai dengan triwulan iii 2023 masih belum ada. indikator ini menunjukkan persentase pagu minus pada semua jenis belanja (level 6 digit/akun) terhadap total pagu masing-masing akun.
aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari lima indikator. pertama indikator penyerapan anggaran di angka 99,84, nilai ini didapat karena belum maksimalnya antara realisasi anggaran terhadap target belanja negara di triwulan iii. 
baca juga:al haris warning para camat, harus netral dan jaga daerah dengan baik
baca juga:minuman tradisional tingkatkan daya tahan
indikator kedua adalah belanja kontraktual di angka 94,74 yang mengindikasikan progres pelaksanaan kegiatan belanja kontraktual belum maksimal yang diakibatkan karena terdapat belanja modal dengan nilai 50 s.d. 200 juta yang baru direalisaikan di triwulan ii dan iii, yang mana seharusnya direalisasikan di triwulan i. 
indikator ketiga adalah penyelesaian tagihan di angka 100 yang mengindikasikan ketepatan waktu progres penyelesaian pembayaran/tagihan kegiatan belanja pemerintah di k/l berdasarkan selisih waktu tanggal bast/bapp dengan tanggal konversi data spm di kppn (spm kontraktual non belanjapegawai yang tepat waktu maksimal 17 harikerja).
indikator keempat adalah nilai pengelolaan up dan tup di angka 99,30. hal ini mengindikasikan masih terdapat satker yang terlambat mengajukan penggantian up kepada kppn dan nilai pengajuan penggantian up yang tidak ideal. indikator kelima adalah nilai dispensasi spm di angka 100. hal inimenggambarkan tidak adanya satker yang mengajukan dispensasi ke kanwil djpb jambi ataupun direktorat pelaksanaan anggaran djpb akibat terlambat dalam mengajukan spm.
aspek kualitas hasil pelaksanaana nggaran ditunjukkan dari indicator capaian output(caput) satker dalam lingkup wilayah kerja kppn bangko, tingkat capaian output sudah baik yang berada pada angka 95,93. 
baca juga:cemilan dan susu yang tak boleh dikonsumsi bersama
baca juga:10 manfaat kulit durian untuk kesehatan, dapat mengobati jerawat
dari kedelapanindikator yang yang termuat ke dalam tiga aspek yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran adalah dapat digambarkan sebagai berikut;
• dari ketiga nilai di atas menunjukan ada ketercapaian aspek dengan nilai kualitas perencanaan di angka 84,89. ketercapaian dari aspek pelaksanaan anggaran di angka 98,78, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran di angka 98,33. kemudian setelah dilakukan pembobotan didapatlah nilai ikpa di angka95,93 untuk triwulan iii tahun 2023.
• dalam hal perencanaan kas (rpd) ini sangat membantu dalam memberikan informasi kepada kuasa bun dalam menjaga kualitas manajemen likuiditas kas negara. pencanaan kas yang baik menunjukkan efisiensi penyaluran dana sesuai dengankebutuhan (tepat waktu dan tepatjumlah). adapun indikator lainnya dari aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah (spm) tingkatkesalahan spm. kesalahan spm menyebabkan tertundanya pembayaran pada pihak ketiga yang telah menyediakan barang dan jasa kepada pemerintah. ada dua jenis kesalahan spm yang sering terjadi yaitu kesalahan spm karena kesalahan pada uraian spm, kesalahan pada berkas dan dokumen pendukung dandan kesalahan spm yang dikarenakan kesalahan pada supplier spm.
rekomendasi tindak lanjut
baca juga:ganjar: lebih baik bangun rumah sakit dan jalan dari pada program makan gratis
baca juga:tips redakan demam bayi
memperhatikan kendala di atas maka setiap satker sebaiknya melakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggarannya:
1. dari aspek kesesuaian dengan perencanaan, setiap satker sebaiknya secara rutin menelaah dipa dan dokumen-dokumen penganggaran seperti pok dan rkakl agar dapat segera mendeteksi kendala ketersediaan pagu. kendala ketersediaan pagu dapat berupa adanya blokir, kesalahan kodefikasi dan kesalahan akun. satker harus secara rutin melakukan evaluasi rencana kegiatan dan proyeksi kegiatan. hasil penelaan, evaluasi, dan proyeksi dapat ditindaklanjuti dengan revisi pembukaan blokir, revisipenyesuaian akun, revisi administrasi, ataupun revisi pok sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing revisi.
2. dari aspek efektivitas dan aspek efisiensi pelaksanaan anggaran, satker agar teliti dalam memastikan kebenaran data supplier yang digunakan dengan mekakukan konfirmasi rekening ke bank penyalur dan monitoring database suplier pada aplikasi omspan untuk meminimalisir retur dan penolakan di tingkat validasi. untuk kesalahan spm akibat kesalahan uraian spm, kesalahan pada berkas dan dokumen pendukung agar satker lebih berhati-hati dan mengikuti peraturan baku dalam pengajuan spm.
3. dari aspek kepatuhan regulasi, koordinasi dengan panitia pengadaan barang jasa perlu ditingkatkan agar pekerjaan yang sudah dikontrakkan dapat segera didaftarkan dan setiap bulan agar segera melakukan revolving uang persediaan.
baca juga:benarkah durian bisa menyebabkan keguguran? begini penjelasannya
baca juga:bahaya! jangan makan durian dengan makanan ini bersamaan
konsistensi dan komitmen para pejabat perbendaharaan satker dalam pelaksanaan anggaran tentunya menjadi kunci penting dalam peningkatkan kualitas ikpa satker.
marilah kita bersama-sama meningkatkan koordinasi untuk mencapai kualitas ikpa satker di lingkup kppn bangko. bilaadakendala, kppn bangko dengan senang hati akan membantu tanpa dipungut biaya.
daftar pustaka
1. peraturan menteri keuangan nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporankeuangan.;
baca juga:jokowi resmikan bts 4g dan satelit satria-1 di sulawesi utara
baca juga:ketua kpu hss temukan 900 surat suara rusak
2. perdirjen perbendaharaan nomor per-5/pb/2022 petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran.