Untuk Para Pensiunan! PT TASPEN Imbau Peserta Waspadai Maraknya Penipuan Digital

JAKARTA – PT TASPEN (Persero) mengingatkan seluruh peserta, khususnya para pensiunan, untuk semakin berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Seiring meningkatnya pemanfaatan layanan digital, pelaku kejahatan siber semakin sering menyasar kelompok rentan dengan berbagai cara yang semakin canggih.

Direktur Utama TASPEN, Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan bahwa perusahaan telah menerima sejumlah laporan terkait upaya penipuan, baik melalui pesan singkat, telepon, maupun email.

Para pelaku kerap mengaku sebagai pihak resmi TASPEN dan memanfaatkan kepercayaan peserta untuk mendapatkan informasi pribadi bahkan akses ke rekening.

BACA JUGA:Tutup Sukses Operasional Haji 2025, Menag Jelaskan Formula 5BPH

BACA JUGA:Kapolda Jambi Pimpin Sertijab 5 PJU dan 2 Kapolres

“Modus-modus penipuan ini berpotensi besar membahayakan keamanan data dan keuangan peserta,” tegas Rony.

Beberapa Modus Penipuan yang Sedang Marak

TASPEN mengidentifikasi beberapa pola penipuan yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Informasi palsu soal pembayaran pensiun hanya lewat Kantor Pos

BACA JUGA:MPLS Tahun 2025 Dimulai

BACA JUGA:Matahari di Garis Khatulistiwa, Kemarau di Jambi Terasa Lebih Menyengat

Klaim bahwa pensiun hanya dibayarkan melalui Kantor Pos adalah tidak benar. Saat ini, pembayaran dilakukan melalui 44 mitra resmi, termasuk 43 bank dan 1 Kantor Pos. Peserta tetap bebas memilih saluran pembayaran sesuai kenyamanan mereka.

2. Permintaan pembaruan data melalui tautan tidak resmi

Penipu kerap menghubungi peserta dengan dalih pembaruan data, lalu menyisipkan tautan berbahaya yang meniru laman TASPEN. Jika diklik, tautan ini dapat merekam informasi sensitif seperti nomor rekening dan OTP.

3. Janji palsu kenaikan tunjangan atau pembagian bonus

BACA JUGA:Pernah Jadi Duta Inklusi Keuangan OJK, Nestapa Misri pada Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

BACA JUGA:Pesan dari Lautaro Martinez

Pelaku menjanjikan keuntungan tambahan seperti kenaikan tunjangan pensiun atau pembagian dividen, namun ujungnya peserta diarahkan ke situs palsu yang berisiko menyedot data pribadi.

4. Surat edaran dan surat tugas palsu

Dokumen palsu dengan logo, kop surat, dan tanda tangan palsu sering digunakan untuk meyakinkan korban agar mengikuti instruksi yang sebenarnya berbahaya.

5. Klaim pengembalian dana