Bupati Jayapura Sebut PSU Pilgub Papua Berjalan Kondusif

AMAN : Suasana saat masyarakat mengikuti PSU Pilgub Papua yang berjalan aman.-IST/JAMBI INDEPENDENT-Jambi Independent
SENTANI - Bupati Jayapura, Provinsi Papua Yunus Wonda memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya tetap kondusif selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua pada Rabu.
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Rabu, mengatakan aktivitas PSU di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan tertib dan masyarakat yang memiliki hak pilih mulai ramai mendatangi TPS untuk menyalurkan hak suaranya pada pukul 09.00 WIT.
"Ada yang datang pukul 07.00 WIT, ada juga di pukul 08.00 WIT, bahkan puncak ramainya pada pukul 09.00 WIT, kami berharap partisipasi akan terus meningkat hingga TPS di tutup pukul 13.00 WIT," katanya saat meninjau sejumlah TPS di Distrik Sentani.
Menurut Yunus, memang ada sedikit kendala klasik di lapangan terkait akurasi data pemilih, yang mana ada warga yang berdomisili di wilayah lain memiliki hak suara di TPS diluar domisilinya.
BACA JUGA:Demokrat Siap Sukseskan Program Prabowo
BACA JUGA:SAH Instruksikan Kader Gerindra Jambi Pasang Bendera dan Semarakkan HUT RI ke-80
"Contohnya, rumahnya di BTN BPD tetapi namanya ditempatkan di TPS dekat Lapangan Theys di Jalan Bandara sana," ujarnya.
Dia menjelaskan persoalan data pemilih inilah yang kerap menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, banyak warga memilih beraktivitas seperti biasa dibandingkan harus mengeluarkan biaya menuju TPS yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Masyarakat juga pasti akan berfikir, daripada saya keluar uang Rp10.000 naik ojek, mending saya tinggal di rumah dan biaya itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan makan," katanya lagi.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen untuk mengevaluasi persoalan pendataan pemilih agar tidak terulang pada pesta demokrasi lima tahun mendatang.
"Seharusnya data pemilih dapat diatur dengan baik melalui sistem informasi kependudukan, kemudian diserahkan secara akurat ke pihak KPU sebagai penyelenggara," ujarnya lagi. (*/Viz)