DPR RI Minta Objektivitas MK

Reporter: Jennifer Agustia |

Editor: Jennifer Agustia |

Kamis , 07 Aug 2025 - 18:56

MK: Suasana sidang MK.-Ist/Jambi Independent-Jambi Independent

dpr ri minta objektivitas mk                            jakarta - putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 135/puu-xxii/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu tingkat nasional dan daerah kembali menjadi sorotan setelah munculnya sejumlah gugatan ke mk. 
keputusan yang diambil oleh mk tersebut memicu diskusi luas mengenai implikasi konstitusional dan dampaknya terhadap dinamika pemilu di indonesia.
anggota komisi ii dpr fraksi nasdem, ujang bey, menekankan bahwa proses hukum yang berlangsung di mk harus berjalan secara objektif. 
"saya kira setiap orang punya hak untuk melakukan gugatan di mk. untuk hasilnya, biarkanlah mk mengujinya dengan penuh objektif," ujar ujang bey di komplek parlemen, senayan, jakarta, pada kamis, 7 agustus 2025.
baca juga:kpu jambi luncurkan coktas serentak
baca juga:sah ingatkan bahaya sifat munafik dalam kehidupan
berdasarkan informasi yang dirilis oleh laman resmi mk, gugatan pertama terhadap putusan ini diajukan oleh brahma aryana, aruna sa’yin afifa, dan muhammad adam arrofiu arfah yang terdaftar dengan nomor perkara 124/puu-xxiii/2025. 
gugatan kedua diajukan oleh bahrul ilmi yakup, iwan kurniawan, dan yuseva dengan nomor perkara 126/puu-xxiii/2025. 
gugatan-gugatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksepakatan terhadap putusan mk yang dipandang dapat berpotensi mempengaruhi sistem pemilu di indonesia.
ujang bey menyambut baik gugatan-gugatan tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan sebagai penghormatan terhadap konstitusi. 
"setidaknya, itu dapat membuka kembali ruang perdebatan di mk, tentunya dengan landasan hukum yang jelas dan terukur," jelasnya.
ujang bey juga menyoroti potensi krisis konstitusi akibat pemisahan pemilu nasional dan daerah.
ia menilai bahwa putusan mk nomor 135 perlu dikaji lebih dalam karena bisa saja bertentangan dengan pasal 22e ayat (1) uud nri 1945, yang mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"ini harus menjadi perhatian serius. jangan sampai bertentangan dengan konstitusi kita," tegas ujang. ujang bey berharap proses hukum yang sedang berjalan di mk dapat semakin memperkuat sistem demokrasi di indonesia.
 
ia juga menekankan pentingnya peran mk sebagai pengawal konstitusi dalam menjawab tantangan zaman. 
"mk sebagai pengawal demokrasi harus mampu menjawab tantangan zaman. lewat keputusannya, demokrasi bisa tumbuh dan berkembang atau sebaliknya. karena itu, keputusan mk harus dilandasi konstitusi kita, uud nri 1945, dan dijalankan dengan penuh objektivitas," tutup ujang.
sebelumnya,putusan mahkamah konstitusi (mk) no. 135/puu-xxii/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, tengah menjadi topik panas di kalangan partai politik. 
fraksi-fraksi partai politik di dpr ri tengah bersiap menggelar rapat internal guna menentukan sikap resmi terhadap putusan tersebut.
wakil ketua komisi ii dpr ri dari fraksi partai demokrat, dede yusuf macan effendi, mengatakan bahwa partainya telah membahas hal ini dalam forum internal bersama tokoh-tokoh senior seperti susilo bambang yudhoyono (sby) dan ketua umum agus harimurti yudhoyono (ahy).
"sebetulnya kalau kita berbicara keputusan mk, pasti ini semua partai sudah mendiskusikan. kami juga kemarin demokrat ya, baru saja retret di pacitan bersama dengan ketua mtp, pak sby, juga ketua umum kami pak ahy, kita juga diskusikan di situ," kata dede yusuf di komplek parlemen, senayan, senin 7 juli 2025.
ia menjelaskan, hasil diskusi internal tersebut akan disampaikan melalui ketua fraksi demokrat dalam forum konsultasi bersama pimpinan dpr dan para ketua fraksi partai lain.
"kalau kapan ya, yang dari pimpinan dpr kami belum tahu, tetapi kalau fraksi, mungkin fraksi kami baru besok kita akan lakukan rapat," ungkapnya.
dede juga menggarisbawahi bahwa putusan mk ini memunculkan dua kubu, pro dan kontra. dimana, kelompok yang pro menyebut pemisahan pemilu akan memudahkan pemilih.
"nah yang kontra, ini yang berbicara tentang bahwa mahkamah konstitusi itu melebihi kewenangannya dengan membuat norma. padahal mustinya mengevaluasi norma," terangnya.
respons serupa datang dari fraksi pdi perjuangan. wakil ketua komisi ii dpr ri, aria bima, mengatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan resmi karena masih mengkaji implikasi strategis dan konstitusional dari putusan mk tersebut.
"karena itu menyangkut hal yang sifatnya strategis, pdi perjuangan dalam posisi masih mengkaji keputusan mk ini, menyangkut hal yang terkait dengan implementasi undang-undang ke depan seperti apa," ujar aria di komplek parlemen.
ia menambahkan bahwa partainya sangat menjunjung tinggi aspek konstitusionalitas dan tidak ingin demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998 mengalami kemunduran. "bagaimana demokrasi indonesia yang sudah kita sepakati sejak reformasi 98 ini harus semakin berkualitas, baik secara prosedural dan secara substansial yaitu kesejahteraan rakyat," tegasnya.
sementara itu, di komisi iii dpr ri, pembahasan revisi undang-undang mahkamah konstitusi (ruu mk) juga tengah berlangsung. 
namun, anggota komisi iii dpr ri, m. nasir djamil, menegaskan bahwa revisi uu mk tidak ada kaitannya dengan putusan soal pemisahan pemilu.
"bahwa kemudian ada isu terkait dengan putusan mahkamah konstitusi terkait pemilu nasional dengan pemilu lokal, itu menurut saya tidak punya korelasi sebenarnya," katanya, di komplek parlemen
ia juga membantah bahwa revisi uu mk bertujuan melemahkan lembaga yudikatif tersebut.
"tidak ada niat misalnya bagi dpr untuk mengamputasi atau mengerdilkan, atau menjadikan mk di bawah dpr," tegas politisi pks itu.
"dalam pandangan saya pribadi, tidak ada niat mengamputasi, mengerdilkan, yang dianggap mk itu ingin dilemahkan," katanya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Jambi Independent 09 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan