Harap Sabar! Pemerintah Belum Ada Rencana Buka Rekrutmen dan Menaikan Gaji PNS di 2026
foto ilustrasi seleksi CPNS beberapa waktu lalu.-ist-
JAKARTA - Pemerintah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat rencana pembukaan formasi baru maupun kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa fokus utama alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 masih tertuju pada program-program prioritas nasional.
Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan rekrutmen dan penyesuaian gaji PNS belum menjadi prioritas saat ini.
"Kami belum melakukan pembahasan mendalam terkait rekrutmen dan penyesuaian gaji ASN," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu 16 Agustus 2025.
BACA JUGA:Harga Emas Antam Turun Lagi, Kini Jadi Rp1,896 Juta per Gram
BACA JUGA:Hindari Makanan Cepat Saji, Cara Efektif Cegah Diabetes Meski Ada Faktor Genetik
Meski demikian, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dalam melihat kebutuhan formasi pegawai di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, keputusan apapun akan tetap mengacu pada kemampuan fiskal negara.
"Seperti kita ketahui, tahun ini sudah dilakukan penerimaan ASN. Jadi, ke depan akan sangat bergantung pada kebutuhan aktual di instansi dan daerah, serta kapasitas fiskal yang tersedia," jelasnya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target defisit anggaran sebesar Rp636,8 triliun atau sekitar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Total belanja negara dipatok mencapai Rp3.786,5 triliun, mengalami kenaikan 7,3 persen dibanding outlook 2025.
BACA JUGA:Sambut Kemerdekaan, Yamaha Flagsship Shop Jambi Tebar Promo Menarik
Belanja pemerintah pusat meningkat signifikan hingga 17,8 persen menjadi Rp3.136,5 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.498,3 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.638,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa lonjakan belanja ini didorong oleh alokasi untuk delapan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM dan desa, pertahanan nasional, serta dorongan terhadap investasi dan ekspor.
"Program MBG saja membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp330 triliun. Jadi, memang belanja untuk prioritas pemerintah sangat besar," ujarnya.
Di sisi lain, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penurunan drastis sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.
BACA JUGA:Cara Tepat Meredakan Batuk Berdahak Tanpa Menghalangi Mekanisme Tubuh
BACA JUGA:Tetap Energik di Usia 40-an, Inilah 5 Cara Jitu Menghindari Rasa Lelah
Pemerintah menyatakan penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.
Pendapatan negara pada RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari proyeksi tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun yang tumbuh 13,5 persen, serta penerimaan cukai dan kepabeanan yang naik 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun.
Total penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun, tumbuh 12,8 persen.
BACA JUGA:Pengukuhan Paskibraka 2025: Wali Kota Maulana Tekankan Makna Nasionalisme dan Persatuan
BACA JUGA:Menu Diet Ramah Gula, Solusi Lezat dan Aman untuk Penderita Diabetes
- Tag
- Share
-
-
