Al Haris Tegaskan Perkuat Ketahanan Digital Daerah

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan pentingnya keamanan siber sebagai salah satu aspek ketahanan negara di era digital. Menurutnya, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, adalah bagian dari simbol negara yang menyimpan data-data penting dan rahasia. Oleh karena itu, setiap daerah wajib memperkuat perlindungan sistem digital agar pemerintahan tidak lumpuh akibat serangan siber.

“Ketahanan negara tidak hanya bergantung pada ketahanan pangan, tetapi juga pada ketahanan di bidang siber. Jika data negara diserang, maka sistem pemerintahan bisa lumpuh. Karena itu, setiap daerah di Provinsi Jambi harus memperkuat sistem keamanan sibernya masing-masing,” kata Gubernur Al Haris dalam kunjungan kerja Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (25/8).

Kegiatan tersebut sekaligus menandai pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

BACA JUGA:328 Titik Panas Sepanjang 2025, Terbanyak pada Bulan Juli

BACA JUGA:BPBD Batang Hari Ajukan Perpanjangan Status Siaga Karhutla Hingga Oktober 2025

Al Haris juga menekankan perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi. Menurutnya, penguasaan keamanan siber sangat krusial agar aparatur pemerintah dapat melindungi data dan sistem digital daerah. Ia mengapresiasi dukungan BSSN yang telah memberikan berbagai pelatihan kepada aparatur daerah sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan digital.

Dia juga menyinggung maraknya kasus penipuan digital yang menggunakan identitas dirinya untuk melakukan kejahatan. 

“Hal ini semakin membuktikan pentingnya sistem perlindungan data yang kuat. Pembentukan TTIS sangat penting untuk menjaga keamanan daerah sekaligus keamanan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan bahwa Jambi menjadi provinsi keenam di Indonesia yang telah membentuk TTIS secara lengkap hingga ke tingkat kabupaten/kota. Lima provinsi sebelumnya adalah DIY, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

“Hal ini membuktikan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jambi beserta kabupaten/kota dalam mendukung keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah segera membentuk TTIS pada tahun ini,” ujar Nugroho.

Ia menjelaskan, berbeda dengan ancaman konvensional, serangan siber dapat terjadi kapan saja tanpa tanda-tanda. Karena itu, TTIS hadir sebagai garda depan untuk menjaga infrastruktur digital nasional.

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Pencegahan Insiden Siber BSSN, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, S.E., M.Sc., menambahkan bahwa percepatan pembentukan TTIS merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2003 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis.

“TTIS adalah dasar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber di daerah, sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., melaporkan tujuan pembentukan TTIS, antara lain mengukuhkan keberadaan tim secara resmi, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, membangun kerja sama dengan CSIRT nasional maupun regional, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menangani insiden siber.