Komisi VII DPR Dorong Kebijakan Akses Permodalan Desa Wisata

PANGKALPINANG - Tim Panitia Kerja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Republik Indonesia mendorong kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi para pelaku desa wisata, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami tidak hanya mendorong pemerintah mempermudah akses permodalan tetapi juga memperkuat pelatihan dan pendampingan pelaku wisata desa ini," kata Ketua Tim Panja Standarisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pangkalpinang, Senin, 8 September 2025.

Ia mengatakan kemudahan akses permodalan dan memperkuat pelatihan serta pendampingan bagi pelaku desa wisata ini sangat penting, agar pariwisata Indonesia tidak hanya menjadi destinasi tetapi juga menjadi tuan rumah yang ramah dan profesional.

"Kita harus memastikan bahwa setiap desa wisata, baik yang sudah mapan maupun yang baru merintis, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," katanya.

BACA JUGA:Komisi I DPR Tunggu Pemerintah, Soal Tuntutan Bentuk Tim Investigasi

BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

Menurut dia, dorongan ini bukan hanya tentang membangun tempat, tetapi tentang membangun manusia, karena dengan SDM yang terampil dan teredukasi ini dapat mewujudkan visi kita bersama untuk memajukan pariwisata di Indonesia," katanya.

"Kami berharap dengan kolaborasi strategis antara DPR, pemerintah dan pemangku untuk kepentingan desa wisata, agar dapat mengembalikan Indonesia ke arah kemajuan, menuju visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045," katanya.

Ia optimistis dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, pengelola desa wisata, pelaku UMKM dan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.

"Hasil kunjungan ke desa wisata di Kepulauan Babel kali ini termasuk data mengenai diversifikasi produk, serapan tenaga kerja, serta pandangan terhadap regulasi pemerintah, akan menjadi masukan strategis bagi Komisi VII DPR," katanya.(*/Viz)