Kanwil DJPb Jambi Dorong Pembentukan Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Seksi PPA 2C Kanwil DJPb Jambi Mustaqim Siga mendorong Gubernur Jambi Al Haris untuk segera menetapkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jambi.-ANTARA/HO- Dokumentasi DJPb Jambi.-
JAMBIKORAN.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi mendesak Gubernur Jambi, Al Haris, untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dianggap penting untuk memperkuat pengawasan dan mempercepat realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah dalam program tersebut.
Kepala Seksi PPA 2C Kanwil DJPb Jambi, Mustaqim Siga, mengungkapkan pelaksanaan Program MBG sejak peluncuran resmi pada 17 Februari 2025 telah berjalan di delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di empat kabupaten/kota dengan cakupan sebanyak 25.799 penerima manfaat.
Kota Jambi menjadi wilayah dengan cakupan operasional terbesar. Namun, Mustaqim menyampaikan bahwa cakupan program saat ini masih jauh dari target karena banyak SPPG tambahan masih dalam tahap persiapan.
BACA JUGA:Wamen PANRB Apresiasi Mall Pelayanan Publik Kota Jambi, Jadi Percontohan Nasional
BACA JUGA: Beruang Madu Hasil Evakuasi BKSDA Jambi Melahirkan Anak di TPS Mendalo Darat
Program ini menyasar siswa SD, SMP, SMA, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Analisis dari Februari hingga Juli 2025 menunjukkan bahwa program MBG belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian provinsi.
Fluktuasi indikator ekonomi seperti inflasi, nilai tukar petani (NTP), dan nilai tukar nelayan (NTN) lebih dipengaruhi faktor eksternal seperti Ramadan dan Hari Raya.
Selain itu, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, antara lain:
BACA JUGA:Bullying Kembali Cemari Dunia Pendidikan, Kasus Siswi MTs Donggala Jadi Sorotan
BACA JUGA:Viral Aksi Nyeleneh Dosen UIN Malang Pura-Pura Stroke hingga Guling di Jalan, Ada Apa?
• Koordinasi yang belum efektif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
• Pembentukan Satgas MBG yang belum final